GUBERNUR Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengusulkan agar Bandara Kertajati tidak hanya difungsikan untuk layanan penerbangan sipil, tetapi juga dikembangkan sebagai kawasan industri pertahanan nasional. Usulan tersebut disampaikan Dedi saat meninjau potensi kawasan pada Jumat (21/11).
Menurutnya, Kertajati memiliki posisi strategis dan kelayakan infrastruktur yang memadai untuk menjadi pusat konsolidasi industri pertahanan dalam negeri, termasuk Pindad, PT Dirgantara Indonesia (PTDI), dan industri strategis lainnya.
“Gagasan kami adalah selain menjadi kawasan ekonomi khusus, Kertajati juga dikembangkan sebagai kawasan industri pertahanan dalam negeri. Harapannya Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan lainnya bisa dipusatkan di sana,” ujarnya.
Fasilitas memadai untuk kawasan industri pertahanan
Dedi menjelaskan bahwa fasilitas Bandara Kertajati telah memenuhi standar operasional pesawat militer sehingga memungkinkan pembentukan kawasan industri pertahanan terpadu. Penetapan kawasan ini juga dinilai akan meningkatkan minat investor karena jaminan keamanan yang lebih tinggi.
“Kalau kawasan itu ditetapkan sebagai kawasan industri pertahanan, investor akan makin cepat datang,” katanya.
Ia juga menilai relokasi fasilitas industri pertahanan dari Bandung ke Kertajati dapat mengurangi beban infrastruktur di Kota Bandung.
“Untuk mengurangi beban di Bandung seperti Husein, kompleks militernya bisa pindah ke sana. PT Dirgantara Indonesia juga sudah terlalu penuh dan bisa pindah,” imbuhnya.
Dedi menegaskan bahwa pembiayaan relokasi tidak akan membebani APBN karena nilai ekonomi lahan industri pertahanan di Bandung dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan kawasan baru di Kertajati.
Dukungan Pemerintah Pusat
Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy juga menegaskan dukungan pemerintah pusat terhadap percepatan pengembangan fasilitas Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) serta rencana kawasan industri pertahanan di Kertajati.
“MRO tidak hanya untuk pesawat sipil, tetapi juga pesawat militer. Rekan-rekan dari Kementerian Pertahanan akan membahas hal ini,” ujarnya.
Rachmat menambahkan bahwa percepatan pemanfaatan lahan sangat penting agar tidak menimbulkan biaya rutin yang membebani pemerintah daerah. Ia memastikan proses perencanaan teknis terus berjalan melalui tim perencana bersama Pemprov Jabar. (Rava/S-01)
