PARA ekonom yang tergabung dalam Aliansi Ekonomi Indonesia (AEI) bersama Bidang Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan (EQUITAS), Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) menyelenggarakan diskusi publik bertajuk ‘Tujuh Desakan Darurat Ekonomi ‘di Ruang Multimedia (T-103) FEB UGM.
Diskusi membahas urgensi langkah strategis dalam menjawab tantangan perekonomian nasional yang semakin kompleks.
Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada memaparkan rincian tujuh desakan darurat ekonomi yang disampaikan para ekonom dan akademisi ke pemerintah.
Mislokasi anggaran
Pertama, mendesak pemerintah memperbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran dengan menempatkannya pada program dan kebijakan yang proporsional.
Kedua, menekankan pentingnya mengembalikan independensi dan transparansi institusi penyelenggara negara agar bebas dari intervensi pihak tertentu.
Lalu desakan ketiga adalah menghentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan perekonomian lokal, termasuk keterlibatan BUMN, TNI, dan Polri yang bisa menyingkirkan peran UMKM maupun sektor swasta.
Deregulasi kebijakan
Keempat mendorong deregulasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, serta pemangkasan birokrasi yang kerap menghambat iklim usaha dan investasi. Desakan kelima menempatkan penanganan ketimpangan dalam berbagai dimensi sebagai prioritas utama.
Adapun desakan keenam adalah mengembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis, sekaligus menghentikan program populis yang berpotensi mengganggu stabilitas fiskal.
Dan ketujuh berfokus pada peningkatan kualitas institusi dengan membangun kembali kepercayaan publik, memperbaiki tata kelola demokrasi, dan memberantas praktik konflik kepentingan maupun perburuan rente.
“Tujuh desakan ini merupakan bentuk seruan bersama para ekonom agar penyelenggara negara segera menindaklanjuti secara serius persoalan perekonomian yang dirasakan rakyat,” ujar Sekar.
Produktivitas rendah
Peneliti LPEM Universitas Indonesia Rizki Nauli Siregar, Ph.D., menyoroti soal masalah rendahnya produktivitas anak muda di Indonesia sekarang ini.
“Lebih dari 25% anak muda di Indonesia tidak produktif, baik tidak bekerja maupun tidak sekolah, khususnya perempuan,” katanya.
Kondisi ini menurutnya, dampak dari misalokasi sumber daya yang masih masif, serta rapuhnya institusi penyelenggara negara akibat konflik kepentingan dan tata kelola yang tidak amanah.
Momentum refleksi
Dosen FEB UGM, Dr. Elan Satriawan mengatakan desakan darurat ekonomi ini dapat menjadi momentum refleksi dan dorongan bagi berbagai pihak untuk memperkuat tata kelola ekonomi nasional.
Menurutnya, diperlukan fondasi kebijakan yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat, kesejahteraan dapat diwujudkan sejalan dengan cita-cita kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Elan juga mengingatkan, kondisi dalam 10 tahun terakhir ini mirip dengan kondisi yang dialami Cile beberapa waktu lalu yang menimbulkan Chilean Paradox.
Ia mengingatkan Chilean Paradox atau Paradox Chile bisa juga terjadi di Indonesia jika tidak ada perubahan perbaikan yang berarti. (AGT/N-03)
