Trump Tak Akan Perpanjang Penangguhan Tarif

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengindikasikan bahwa ia tidak akan memperpanjang masa penangguhan tarif selama 90 hari terhadap sebagian besar negara, yang akan berakhir pada 9 Juli mendatang. Penangguhan ini sebelumnya ditetapkan sebagai tenggat waktu untuk negosiasi perdagangan.

Alih-alih memperpanjang tenggat tersebut, Trump menyatakan bahwa pemerintahannya akan mengirimkan surat resmi kepada negara-negara mitra dagang, yang merinci sanksi tarif yang akan dikenakan kecuali mereka segera menyepakati perjanjian dagang dengan Amerika Serikat.

“Saya rasa saya tidak perlu memperpanjangnya. Itu bukan masalah besar,” ujar Trump dalam wawancara di Fox News, Minggu (29/6) waktu setempat.

Ia menegaskan, surat-surat tersebut akan mulai dikirimkan pada 9 Juli. “Saya akan kirim surat. Itulah akhir dari kesepakatan dagang,” tegasnya.

BACA JUGA  Trump Gagal Capai Kesepakatan Mengakhiri Perang Ukraina

Penangguhan tarif berakhir 9 Juli

Trump menjelaskan, isi surat akan menyampaikan tarif yang akan dikenakan, mulai dari 20%, 25%, hingga 50%, tergantung pada defisit perdagangan dan perlakuan negara bersangkutan terhadap AS.

“Saya lebih suka langsung mengirim surat. Surat yang sangat adil, isinya: ‘Selamat, Anda boleh berdagang di Amerika Serikat, tetapi harus membayar tarif 25%, 20%, 40%, atau 50%. Saya lebih memilih cara itu,” ujarnya.

Trump juga menyebut bahwa tidak semua negara memerlukan proses negosiasi langsung. “Beberapa negara tidak terlalu kami prioritaskan. Kami tinggal kirim saja angkanya. Tidak perlu bertemu, kami sudah punya semua datanya,” katanya.

Sebagai contoh, Trump menyebut Jepang. “Saya bisa saja kirim surat ke Jepang: ‘Yang terhormat Jepang, Anda akan dikenakan tarif 25% untuk mobil-mobil Anda’.”

BACA JUGA  Rudy Giuliani Patah Tulang Usai Kecelakaan di New Hampshire

Pada konferensi pers di Gedung Putih Jumat lalu (27/6), Trump sempat meremehkan batas waktu tersebut dan mengakui sulitnya membuat kesepakatan dagang secara terpisah dengan setiap negara. Ia mengungkapkan bahwa pemerintahannya menargetkan 90 kesepakatan dalam 90 hari, namun dengan lebih dari 200 negara di dunia, hal itu dinilai tidak realistis. (*/S-01)

Siswantini Suryandari

Related Posts

Ini Ultimatum Anthony Hudson, Target Thailand Juara FIFA ASEAN Cup 2026

Pelatih tim nasional Thailand, Anthony Hudson, menegaskan ambisi timnya untuk menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Setelah menempuh perjalanan panjang dan tiba di Indonesia pada Rabu (23/9) petang, Thailand langsung memusatkan…

Hubungkan Bisnis Halal di Asia Pasifik, B57+ Raih Penghargaan di Indonesia Halal Awards

KOMITMEN B57+ Asia-Pacific Regional Chapter dalam menghubungkan bisnis halal di pasar Asia Pasifik berbuah manis. Mereka dinobatkan sebagai penerima penghargaan Excellence in Asia-Pacific Halal Business Diplomacy and Economic Connectivity pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Putra Presiden Pertama RI, Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia

  • September 26, 2026
Putra Presiden Pertama RI, Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia

Bekuk Singapura di Laga Perdana, Timnas Indonesia Tuntaskan Dendam

  • September 25, 2026
Bekuk Singapura di Laga Perdana, Timnas Indonesia Tuntaskan Dendam

Diduga ada Penyimpangan, Menteri Imipas Cek Lapas Cibinong

  • September 25, 2026
Diduga ada Penyimpangan, Menteri Imipas Cek Lapas Cibinong

Wapres Minta Kebutuhan Pengungsi Banjir Bandang Solok Dipenuhi

  • September 25, 2026
Wapres Minta Kebutuhan Pengungsi Banjir Bandang Solok  Dipenuhi

Temui Sultan, Dirjen Imigrasi Paparkan Upaya Cegah TPPO dari Hulu

  • September 25, 2026
Temui Sultan, Dirjen Imigrasi Paparkan Upaya Cegah TPPO dari Hulu

Komdigi Pastikan Isu Pemadaman Internet Tiga Hari Hoaks

  • September 25, 2026
Komdigi Pastikan Isu Pemadaman Internet Tiga Hari Hoaks