Trump Tak Akan Perpanjang Penangguhan Tarif

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengindikasikan bahwa ia tidak akan memperpanjang masa penangguhan tarif selama 90 hari terhadap sebagian besar negara, yang akan berakhir pada 9 Juli mendatang. Penangguhan ini sebelumnya ditetapkan sebagai tenggat waktu untuk negosiasi perdagangan.

Alih-alih memperpanjang tenggat tersebut, Trump menyatakan bahwa pemerintahannya akan mengirimkan surat resmi kepada negara-negara mitra dagang, yang merinci sanksi tarif yang akan dikenakan kecuali mereka segera menyepakati perjanjian dagang dengan Amerika Serikat.

“Saya rasa saya tidak perlu memperpanjangnya. Itu bukan masalah besar,” ujar Trump dalam wawancara di Fox News, Minggu (29/6) waktu setempat.

Ia menegaskan, surat-surat tersebut akan mulai dikirimkan pada 9 Juli. “Saya akan kirim surat. Itulah akhir dari kesepakatan dagang,” tegasnya.

BACA JUGA  Indonesia Terancam Tarif Tinggi AS, Nikel Jadi Senjata Tawar

Penangguhan tarif berakhir 9 Juli

Trump menjelaskan, isi surat akan menyampaikan tarif yang akan dikenakan, mulai dari 20%, 25%, hingga 50%, tergantung pada defisit perdagangan dan perlakuan negara bersangkutan terhadap AS.

“Saya lebih suka langsung mengirim surat. Surat yang sangat adil, isinya: ‘Selamat, Anda boleh berdagang di Amerika Serikat, tetapi harus membayar tarif 25%, 20%, 40%, atau 50%. Saya lebih memilih cara itu,” ujarnya.

Trump juga menyebut bahwa tidak semua negara memerlukan proses negosiasi langsung. “Beberapa negara tidak terlalu kami prioritaskan. Kami tinggal kirim saja angkanya. Tidak perlu bertemu, kami sudah punya semua datanya,” katanya.

Sebagai contoh, Trump menyebut Jepang. “Saya bisa saja kirim surat ke Jepang: ‘Yang terhormat Jepang, Anda akan dikenakan tarif 25% untuk mobil-mobil Anda’.”

BACA JUGA  PM Kanada Mark Carney Ajukan Percepatan Pemilu

Pada konferensi pers di Gedung Putih Jumat lalu (27/6), Trump sempat meremehkan batas waktu tersebut dan mengakui sulitnya membuat kesepakatan dagang secara terpisah dengan setiap negara. Ia mengungkapkan bahwa pemerintahannya menargetkan 90 kesepakatan dalam 90 hari, namun dengan lebih dari 200 negara di dunia, hal itu dinilai tidak realistis. (*/S-01)

Siswantini Suryandari

Related Posts

Operasi Patuh 2025 Razia Satu Jam Depan Mapolresta Sidoarjo

HARI pertama Operasi Patuh 2025, Satlantas Polresta Sidoarjo berhasil menjaring banyak pelanggar lalu-lintas, Senin (14/7). Seperti saat razia selama satu jam depan Mapolresta Sidoarjo, petugas berhasil menjaring puluhan pemotor tidak…

Operasi Patuh Candi 2025 Dimulai Serentak di Jawa Tengah

POLDA Jateng melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Candi 2025 sebagai tanda dimulainya operasi kewilayahan yang dilaksanakan selama 14 hari mulai tanggal 14-27 Juli 2025. Apel yang dipimpin oleh Dirlantas…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Bupati Humbahas Sampaikan Nota Pengantar P-APBD 2025

  • July 14, 2025
Bupati Humbahas Sampaikan Nota Pengantar P-APBD 2025

Pemerintah masih Mencari Tiga Jemaah Haji yang Hilang

  • July 14, 2025
Pemerintah masih Mencari Tiga Jemaah Haji yang Hilang

Timnas Indonesia Lolos ke 8 Besar Kejuaraan Voli Asia U-16

  • July 14, 2025
Timnas Indonesia Lolos ke 8 Besar Kejuaraan Voli Asia U-16

Terpilih Aklamasi, Alfonso Situmorang Kembali Pimpin PWI Bonapasogit

  • July 14, 2025
Terpilih Aklamasi,  Alfonso Situmorang Kembali Pimpin PWI Bonapasogit

Tekan Kriminalitas, Polda DIY Galakkan Operasi Miras

  • July 14, 2025
Tekan Kriminalitas, Polda DIY Galakkan Operasi Miras

Polda DIY Sasar 7 Pelanggaran Lalu Lintas dalam Operasi Patuh Progo

  • July 14, 2025
Polda DIY Sasar 7 Pelanggaran Lalu Lintas dalam Operasi Patuh Progo