Pemerintah Dorong Hilirisasi Ekspor Sarang Burung Walet

PEMERINTAH dorong hilirisasi ekspor sarang burung walet sebagai bagian dari strategi industrialisasi yang berdampak luas pada peningkatan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen ini ditegaskan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia, Sahat Manaor Panggabean, dalam Lokakarya Nasional Memperkuat Hilirisasi Ekspor Sarang Burung Walet, di Auditorium Fakultas Peternakan UGM, Sabtu (26/4).

Menurut Sahat, hilirisasi tidak hanya berhenti pada proses awal pengolahan, melainkan menjadi pintu masuk menuju industrialisasi menyeluruh.

Proyek hilirisasi juga diarahkan untuk melibatkan petani tambak, petani perkebunan, hingga masyarakat sekitar. Dampaknya bisa dirasakan secara langsung oleh berbagai lapisan.

“Sejauh ini, ekspor SBW terbanyak masih ke Hongkong, disusul China dan Vietnam,” ungkapnya.

BACA JUGA  Prabowo Sebut Pentingnya Hilirisasi dan Pemberantasan Korupsi

Ia membenarkan kebanyakan konsumen sarang burung walet (SBW) adalah masyarakat dari etnis China.

Dari 49 perusahaan pengolahan SBW yang mengekspor ke China, estimasi penyerapan tenaga kerja mencapai 24.400 orang, belum termasuk pekerja tidak langsung.

Hilirisasi ekspor sarang burung awet terkendala modal

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda,  menyatakan permintaan SBW di pasar global sangat tinggi dan belum terpenuhi.

“Lebih dari 75% SBW dunia berasal dari Indonesia, ini peluang sekaligus tantangan,” katanya.

Menurut dia, rata-rata pertumbuhan volume ekspor SBW periode 2020-2024 tercatat 0,63%. Sementara pertumbuhan nilai ekspor mencapai 4,24%.

Meski demikian, pada 2024 terjadi penurunan baik dari sisi volume maupun nilai ekspor akibat turunnya permintaan impor dari China sebesar 12,7%.

BACA JUGA  ISEI Rekomendasi Solo Fokus pada Hilirisasi Pangan

Menanggapi situasi tersebut, pemerintah telah melakukan sejumlah intervensi strategis untuk memperkuat hilirisasi SBW.

Antara lain melalui diplomasi perdagangan dengan Tiongkok, penguatan regulasi ekspor, registrasi rumah walet, hingga pemberian insentif berupa penurunan pajak daerah bagi para pelaku ekspor.

Ketua Asosiasi Peternak Pedagang Sarang Walet Indonesia, Ach Wahyuddin Husein menilai regulasi SBW saat ini masih belum cukup berpihak pada pelaku UMKM, khususnya yang memiliki keterbatasan modal.

Ia mencontohkan, berdasarkan MoU Import Protocol dengan China, hanya produk SBW premium yang diterima.

“Dari total produksi 1.500 ton, yang bisa masuk ke pasar China hanya sekitar 500 ton. Ini pekerjaan rumah bersama,” ujarnya.

Dekan Fakultas Peternakan UGM, Prof  Budi Guntoro, menegaskan kesiapan UGM dalam mendukung pengembangan dan hilirisasi SBW.

BACA JUGA  Kampus Diminta Dukung Program Hilirisasi Nasional

“Dengan hilirisasi yang kuat, kita berharap akan semakin banyak produk turunan SBW yang tidak hanya diekspor, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sendiri,” tutunya.

Dalam forum tersebut juga dilakukan penandatanganan MoU antara Fapet UGM dengan Asosiasi Peternak Pedagang Sarang Walet Indonesia. (AGT/S-01)

Siswantini Suryandari

Related Posts

Pertamina Jaga Pasokan BBM dan LPG Sampai Arus Balik

MESKI terjadi peningkatan konsumsi energi seiring tingginya mobilitas masyarakat pada arus mudik dan arus balik Lebaran, PT Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Tengah berhasil memenuhinya. Area Manager Communication, Relations, &…

Kalog Berkomitmen Perkuat Distribusi Energi Nasional

UNTUK mendukung ketahanan serta optimalisasi distribusi energi nasional, Kalog meresmikan Container Yard (CY) 2 Merapi. Fasilitas yang mulai beroperasi sejak 3 Maret lalu itu menjadi bagian dari pengembangan layanan Kalog…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Pakar UGM Desak Pemda Buka Ruang Dialog Soal Nasib PPPK

  • March 30, 2026
Pakar UGM Desak Pemda Buka Ruang Dialog Soal Nasib PPPK

Menkes Gandeng China Cegah Tuberkulosis

  • March 29, 2026
Menkes Gandeng China Cegah Tuberkulosis

Polda DIY Raih Peringkat I Nasional dalam Rekayasa Lalu Lintas

  • March 29, 2026
Polda DIY Raih Peringkat I Nasional dalam Rekayasa Lalu Lintas

Pertamina Jaga Pasokan BBM dan LPG Sampai Arus Balik

  • March 29, 2026
Pertamina Jaga Pasokan BBM dan LPG Sampai Arus Balik

Pemkot Bandung Ikut Pemerintah Pusat Soal Kebijakan WFH

  • March 29, 2026
Pemkot Bandung Ikut  Pemerintah Pusat Soal Kebijakan WFH

Kalog Berkomitmen Perkuat Distribusi Energi Nasional

  • March 29, 2026
Kalog Berkomitmen Perkuat Distribusi Energi Nasional