BADAN Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyampaikan hasil pemeriksaan BPK atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada Senin (8/7). Salah satunya adalah Kabupaten Sleman.
Penyerahan dilakukan oleh Ketua BPK RI, Isma Yatun kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center. Hadir mewakili Kabupaten Sleman, Bupati Kustini Sri Purnomo dan Ketua DPRD, Haris Sugiharta.
Bupati Kustini menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan pengawasan BPK RI, sehingga pada tahun ini Sleman meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 kali secara berturut-turut.
Capaian ini diakui Kustini tak terlepas dari kerja keras seluruh ASN dan jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman yang telah mendukung peningkatan kualitas Sleman.
“Ini merupakan keberhasilan kita bersama, hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Sleman sebagai upaya peningkatan kualitas Kabupaten Sleman. Dan sesuai arahan Presiden, capaian ini perlu dipertahankan, dan juga perlu ditingkatkan kembali,” jelas Kustini.
Bupati menambahkan, raihan predikat WTP ini juga menambah motivasi Pemerintah Kabupaten Sleman untuk terus melakukan penyempurnaan pengelolaan keuangan sehingga lebih akuntabel dan transparan sebagai bentuk upaya penguatan kepercayaan publik.
Presiden Joko Widodo saat sambutan menyampaikan, opini WTP merupakan kewajiban semua pihak. Hal ini diartikan Presiden Jokowi dengan kewajiban menggunakan APBN secara baik termasuk dengan pertanggungjawabannya. Sehingga Jokowi mengimbau kepala daerah untuk menjalankan amanah dengan baik sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan.
“Ini uang rakyat, ini uang negara. Kita harus merasa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa. Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” papar Jokowi.
Presiden juga menyampaikan terima kasih kepada BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keungaan negara dan meningkatkan profesionalisme dalam fungsi pemeriksaan. Hal ini juga termasuk dengan pengaruh pada kondisi ekonomi dan politik Indonesia saat ini yang dinilai Jokowi dalam keadaan stabil.
“Ekonomi tetap tumbuh di atas 5 persen. Kita tahu di kuartal pertama tahun ini tumbuh 5,11 persen, inflasi tetap terjaga karena BI dan Kementerian Dalam Negeri setiap hari Senin selalu bertemu dengan kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah,” lanjut Jokowi.
Untuk tumbuh lebih kompetitif dengan negara lain, Jokowi mengimbau agar bangsa Indonesia lebih lincah, cepat, taktis dan mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun.
Akuntabilitas dan fleksibiltas dikatakan Jokowi harus dijalankan secara seimbang. Sehingga dapat fokus pada manfaat yang akan diterima oleh rakyat. (AGT/N-01)
