PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung mengakselerasi berbagai persiapan menjelang rencana beroperasinya kembali Bandara Husein Sastranegara. Saat ini, fokus utama diarahkan pada pembenahan sarana dan prasarana pendukung agar akses menuju bandara siap melayani mobilitas penumpang.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan Senin (29/6) menyatakan, pembahasan mengenai reaktivasi Bandara Husein kini telah memasuki tahap yang sangat teknis. Pemkot Bandung bergerak bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dan Pemerintah Pusat, untuk memastikan seluruh kebutuhan infrastruktur dapat diselesaikan tepat waktu.
“Kami sudah masuk ke level yang sangat teknis. Instruksinya adalah melakukan berbagai perbaikan sarana dan prasarana pendukung. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, DSDABM, DPKP, termasuk Dinas Perhubungan Jabar, guna memastikan alur kendaraan umum menuju kawasan bandara berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Pekerjaan fisik
Farhan menyebut, berdasarkan informasi yang disampaikan Menteri Perhubungan, target operasional kembali Bandara Husein Sastranegara diproyeksikan pada 17 September 2026.
“Kalau mengacu pada pernyataan Menteri Perhubungan, targetnya 17 September. Rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah kota, provinsi hingga pusat juga sudah dilakukan secara intensif untuk membahas berbagai kesiapan dan skenario pembukaannya,” paparnya.
Sejumlah pekerjaan fisik pun telah mulai dikerjakan sebagai bagian dari persiapan tersebut. Di antaranya perbaikan penerangan jalan umum (PJU), pembenahan sistem drainase, peningkatan akses jalan hingga penataan kawasan parkir.
Akses jalan
Perbaikan difokuskan pada jalur akses menuju Bandara Husein, terutama di Jalan Abdulrahman Saleh dan Jalan Pajajaran yang menjadi pintu masuk utama menuju kawasan bandara.
Selain itu, pengelolaan area parkir juga tengah disiapkan melalui koordinasi dengan TNI Angkatan Udara sebagai pemilik kawasan bandara.
“Perbaikan PJU, drainase, akses Jalan Abdulrahman Saleh dan Pajajaran, termasuk pengelolaan tempat parkir sedang dipersiapkan. Karena kawasan tersebut merupakan aset TNI AU, pelaksanaannya dilakukan sesuai koordinasi dan persetujuan dari TNI AU,” tandasnya. (zahra/D-01)
