Edukasi Keuangan Syariah Dorong Kemandirian Ekonomi Warga Muhammadiyah DIY

WARGA Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti kegiatan edukasi keuangan yang diselenggarakan di Amphitarium Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dengan mengusung tema Penguatan Literasi dan Implementasi Keuangan Syariah Menuju Kemandirian Ekonomi Warga Muhammadiyah.

Kegiatan ini terselenggara berkat kerja sama Yogyakarta dan merupakan hasil kerjasama antara UAD dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Tujuannnya adalah meningkatkan literasi serta penerapan prinsip keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari guna mendorong kemandirian ekonomi warga Muhammadiyah.

Fondasi utama

Rektor UAD, Prof. Dr. Muchlas, M.T., menegaskan pentingnya literasi keuangan syariah sebagai fondasi utama. “Saya kira literasi keuangan ini sangat penting bagi umat Muhammadiyah,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kemandirian ekonomi tidak akan tercapai tanpa pemahaman yang baik mengenai pengelolaan keuangan berbasis syariah.

BACA JUGA  Yogyakarta Jadi Kota Percontohan Penanganan Kanker Payudara

“Kemandirian tidak akan terwujud kalau tidak ada pemahaman yang baik tentang pengelolaan keuangan yang sesuai prinsip syariah,” jelasnya.

Langkah strategis

Ketua PWM (Pimpinan Wilayah Muhammadiyah) DIY, Dr. Muhammad Ikhwan Ahada, menyebut literasi keuangan syariah sebagai bagian dari upaya mencapai kesejahteraan hidup.

“Literasi keuangan syariah penting bagi kita, jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat,” ujarnya.

Ia juga menilai kebijakan penggunaan sistem keuangan syariah di lingkungan Muhammadiyah sebagai langkah strategis.

“Ini merupakan langkah strategis agar dunia keuangan syariah bisa lebih bergairah,” tambahnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Singgih Januratmoko, S.H., M.M., menekankan peran keuangan syariah dalam menciptakan keadilan ekonomi.

“Keuangan syariah bukan lagi bicara halal dan haram, tetapi instrumen membangun ekonomi yang berkeadilan,” ujarnya.

BACA JUGA  Yogyakarta Gelar Tiga Pameran Industri Sekaligus

Kesenjangan konvensional dengan syariah

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dr. Ferry Irawan, S.E., M.S.E., menyoroti masih adanya kesenjangan antara keuangan konvensional dan syariah.

“Konvensional sudah sekitar 93 persen, sedangkan syariah baru 13,4 persen,” jelasnya, seraya menegaskan perlunya peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.Kegiatan ini diharapkan mendorong warga Muhammadiyah menjadi pelaku aktif dalam penguatan ekonomi berbasis syariah. (AGT/M-01)

Related Posts

Perluas Kemitraan, Kalog Express Dorong Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

KAI Logistik (Kalog) terus memperkuat perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan ekosistem logistik yang inklusif. Salah satunya diwujudkan melalui program kemitraan Kalog Express, yang hingga saat ini telah…

Lagi, DKPP Kota Bandung di Undang ke Milan Paparkan Program Buruan SAE

PEMERINTAH Kota Bandung kembali menegaskan posisinya sebagai pelopor tata kelola pangan perkotaan (urban food governance) di tingkat global. Hal itu dibuktikan dengan undangan resmi dari World Food Programme (WFP) dan Milan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Gol Barros Antar Kemenangan Persib

  • July 25, 2026
Gol Barros Antar Kemenangan Persib

15 Santri Dapat Beasiswa Kuliah ke Luar Negeri

  • July 25, 2026
15 Santri Dapat Beasiswa Kuliah ke Luar Negeri

Perluas Kemitraan, Kalog Express Dorong Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

  • July 25, 2026
Perluas Kemitraan, Kalog Express Dorong Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Tiga Mahasiswa Asing Ikut Wisuda UPN Veteran Yogyakarta

  • July 25, 2026
Tiga Mahasiswa Asing Ikut Wisuda UPN Veteran Yogyakarta

Lagi, DKPP Kota Bandung di Undang ke Milan Paparkan Program Buruan SAE

  • July 25, 2026
Lagi, DKPP Kota Bandung di Undang ke Milan Paparkan Program Buruan SAE

Pemkab Cianjur Dorong BUMD Perkuat Kemandirian Fiskal

  • July 25, 2026
Pemkab Cianjur Dorong BUMD Perkuat Kemandirian Fiskal