GELOMBANG disinformasi yang menyasar Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menjadi perhatian publik. Konten tersebut memuat berbagai tudingan, mulai dari klaim bahwa gubernur ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga narasi yang menyebut pemerintah akan menagih paksa pajak kendaraan langsung ke rumah warga.
Video yang beredar di sejumlah akun media sosial diketahui berasal dari potongan video yang dipelintir dari konteks aslinya sehingga membentuk persepsi negatif di masyarakat.
Hal itu menimbulkan disinformasi di masyarakat. Bahkan, terdapat pula gambar dengan desain yang sepenuhnya tidak sesuai dengan fakta.
Fenomena tersebut dinilai memprihatinkan karena sebagian warganet menerima informasi tersebut tanpa proses verifikasi. Konten yang belum jelas kebenarannya bahkan telah ditonton ribuan pengguna media sosial dan dianggap sebagai fakta.
Isu Hoaks Paling Sering Muncul
Berdasarkan penelusuran fakta di lapangan, terdapat dua isu utama yang paling sering digunakan untuk menyerang gubernur. Isu pertama adalah hoaks yang menyebut Ahmad Luthfi ditangkap bersama Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, dalam operasi tangkap tangan oleh KPK.
Faktanya, penangkapan Fadia tidak berkaitan dengan gubernur. KPK secara resmi telah menyampaikan bahwa saat operasi tangkap tangan dilakukan, Fadia tidak sedang bersama Ahmad Luthfi. Gubernur Jawa Tengah tersebut juga telah membantah tudingan yang menyebut dirinya terlibat dalam kasus tersebut.
Isu kedua berkaitan dengan narasi yang menyebut penunggak pajak kendaraan akan didatangi dan ditagih secara paksa ke rumah oleh pemerintah.
Kegiatan sosialisasi
Informasi tersebut dipastikan tidak benar. Program yang dimaksud sebenarnya merupakan kegiatan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Narasi yang beredar di media sosial merupakan potongan pernyataan yang keluar dari konteks aslinya sehingga menimbulkan kesan seolah pemerintah akan melakukan penagihan paksa kepada masyarakat.
Meski berbagai klarifikasi telah disampaikan, sejumlah konten serupa masih terus bermunculan di media sosial.
“Padahal narasi-narasi hoaks itu sudah ada klarifikasinya. Namun masih ada saja yang mengabaikan klarifikasi dan tetap memproduksi serta menyebarkan hoaks,” demikian narasi dalam video klarifikasi yang beredar.
Publik Diminta Lebih Kritis
Masifnya penyebaran hoaks ini juga memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya motif tertentu di balik serangan disinformasi yang berulang. Sebagian kalangan menilai pola penyebaran yang sistematis patut dicermati secara kritis.
Publik diimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi di media sosial tanpa melakukan verifikasi dari sumber resmi.
Kepala Kantor Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Farid Zamroni M, mengatakan masyarakat Indonesia sebenarnya mulai semakin peduli terhadap isu hoaks dan disinformasi di ruang digital.
“Sudah banyak yang mulai sadar pentingnya verifikasi informasi sebelum membagikan atau mempercayai konten online. Tapi masih banyak juga yang terjebak hoaks karena kurangnya literasi digital atau sengaja menyebarkan informasi palsu,” ujarnya.
Langkah bijak hadapi hoaks
Farid menyarankan beberapa langkah bijak untuk menyikapi hoaks di media sosial. Pertama, melakukan verifikasi sumber informasi dengan mengecek kredibilitas situs atau akun yang menyebarkan berita.
Kedua, tidak terburu-buru membentuk opini sebelum membaca berbagai sumber. Ketiga, memanfaatkan situs pengecekan fakta seperti TurnBackHoax dan CekFakta.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak langsung menyebarkan informasi yang belum terverifikasi serta melaporkan konten hoaks kepada platform media sosial atau pihak berwenang.
“Masyarakat juga perlu meningkatkan literasi digital dan kritis dalam menyikapi hoaks berbasis AI, karena bagi masyarakat awam semakin sulit membedakan mana fakta dan mana manipulasi,” kata Farid.
Sumber tidak jelas
Menurutnya, pengguna media sosial dapat mulai dengan mengenali tanda-tanda hoaks, seperti kualitas gambar atau video yang mencurigakan, sumber yang tidak jelas, serta tidak adanya konfirmasi dari media kredibel.
“Jangan terburu-buru percaya. Luangkan waktu untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Bahkan bisa memanfaatkan teknologi atau alat deteksi konten berbasis AI yang kini mulai tersedia,” ujarnya. (Htm/N-01)
