Pemprov Jabar Tegaskan Gaji PPPK Dibayar Februari 2026

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat membantah kabar yang menyebut tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, belum dibayarkannya gaji PPPK bukan karena kas daerah kosong atau unsur kesengajaan, melainkan terkait ketentuan administrasi.

“Memang benar gaji pegawai PPPK yang jumlahnya ribuan belum dibayarkan pada Januari 2026. Namun, ini bukan karena tidak ada uang atau disengaja. Dalam Surat Keputusan (SK), masa kerja PPPK terhitung mulai 1 Januari 2026. Sesuai ketentuan, gaji dibayarkan setelah satu bulan bekerja, sehingga akan dibayarkan pada awal Februari 2026,” ujar Dedi, Kamis (22/1).

Ia menegaskan kondisi kas Pemprov Jabar dalam keadaan cukup. Saat ini, saldo kas daerah mencapai Rp707 miliar dan mampu membiayai berbagai kebutuhan, termasuk pembayaran kepada kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan.

BACA JUGA  Pemprov Jabar Siapkan 60 Posko Sumber Informasi Pemudik

“Kas Pemprov Jabar cukup. Setiap rupiah dalam APBD ada aturan administrasinya. Saya minta PPPK paruh waktu tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang tidak utuh,” tegasnya.

Sebelumnya, sempat beredar kabar adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum menerima gaji bulanan. Dedi menjelaskan, sejak 2 Januari 2026 kas daerah telah terisi dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, keterlambatan pembayaran gaji ASN diduga terjadi karena faktor administratif di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Hari Jumat proses administrasi belum selesai, kemudian Sabtu dan Minggu libur. Senin (19/1) sudah ditransfer ke rekening ASN masing-masing,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman. Ia memastikan gaji ASN telah dibayarkan melalui mekanisme Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat.

BACA JUGA  Imbas Abu Vulkanik, Jabar Terapkan PJJ dan Siapkan Posko Pengungsian

Herman menjelaskan, Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) per 31 Desember 2025 memang sempat menyisakan saldo Rp500 ribu. Namun setelah DAU masuk, total gaji ASN sebesar Rp200 miliar langsung didistribusikan.

“RKUD merupakan rekening resmi pemerintah daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah. Setelah DAU masuk, gaji pegawai langsung dibayarkan. Tidak ada persoalan,” ujarnya.

Pemprov Jabar memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan. (Rava/S-01)

Siswantini Suryandari

Related Posts

Pemprov Jabar Klaim Jumlah Anak tidak Sekolah Turun 32,37 Persen Sepanjang 2026

JUMLAH anak tidak sekolah (ATS) di Jawa Barat diklaim  turun sepanjang 2026. Hingga 20 November 2026, jumlah ATS di Jawa Barat sebanyak 437.984 orang. Angka tersebut turun 32,37 persen atau…

KSP Sebut IPM Garut di Bawah Rata-rata Provinsi Jawa Barat

PELAKSANA Tugas (Plt) Kepala Staf Kepresidenan, Ariyo Windutomo, menyoroti capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Garut pada 2025 yang berada di angka 70,67. Angka tersebut masih di bawah rata-rata Provinsi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Pemprov Jabar Klaim Jumlah Anak tidak Sekolah Turun 32,37 Persen Sepanjang 2026

  • November 21, 2026
Pemprov Jabar Klaim Jumlah Anak tidak Sekolah Turun 32,37 Persen Sepanjang 2026

KSP Sebut IPM Garut di Bawah Rata-rata Provinsi Jawa Barat

  • November 21, 2026
KSP Sebut IPM Garut di Bawah Rata-rata Provinsi Jawa Barat

Diduga Pelaku TPPO Anak Lewat MiChat di Hotel, Seorang Pria Ditangkap Polisi

  • November 21, 2026
Diduga Pelaku TPPO Anak Lewat MiChat di Hotel, Seorang Pria Ditangkap Polisi

Diberi Nilai Tinggi Ombudsman, Wagub Jabar Siap Berbenah

  • November 21, 2026
Diberi Nilai Tinggi Ombudsman, Wagub Jabar Siap Berbenah

Jaga Suasana Kondusif, KDM Bakal Jembatani Produsen BYD dengan Warlok

  • November 21, 2026
Jaga Suasana Kondusif, KDM Bakal Jembatani Produsen BYD dengan Warlok

UMP Jabar 2027 Rp3 Juta, Tunggakan Kenaikan UMSK Wajib Dibayar

  • November 21, 2026
UMP Jabar 2027 Rp3 Juta, Tunggakan Kenaikan UMSK Wajib Dibayar