HINGGA kini kasus tuberkulosis (TBC) dan stunting masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Kedua isu tersebut membutuhkan penanganan serius dan menyeluruh di sektor kesehatan.
Selain itu, Pemkot Bandung juga menyoroti persoalan sanitasi, termasuk masih banyaknya warga yang belum memiliki septic tank komunal, serta pentingnya pelaksanaan program cek kesehatan gratis dari pemerintah pusat.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menjelaskan bahwa Pemkot Bandung tengah menjalankan enam pilar transformasi kesehatan nasional, mulai dari layanan, pembiayaan, teknologi kesehatan, hingga peningkatan kualitas SDM. Prioritas terdekat adalah memastikan program cek kesehatan gratis dapat diakses merata dan diikuti masyarakat secara masif.
“Program ini bukan sekadar layanan pemeriksaan, tetapi instrumen penting bagi Kota Bandung untuk memperoleh data kesehatan penduduk secara akurat. Dari screening itu kita bisa membaca peta kesehatan masyarakat, semacam sensus kesehatan,” ujar Farhan, Rabu (26/11).
Farhan mengungkapkan bahwa selain TBC dan stunting, persoalan lain yang jarang terpantau adalah minimnya kepemilikan septic tank komunal di sejumlah kawasan. Kondisi tersebut bukan hanya disebabkan keterbatasan infrastruktur, tetapi juga faktor sosial dan penerimaan masyarakat.
“Saya cukup terkejut karena tidak semua kelompok masyarakat mau memiliki septic tank umum. Problemnya bukan hanya teknis, tapi juga budaya. Ini membuat pemkot harus menyiapkan pendekatan yang lebih komprehensif,” ucapnya.
Pemkot Bandung, kata Farhan, akan memperkuat edukasi kesehatan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sanitasi aman yang berdampak langsung pada kesehatan keluarga.
Ia menambahkan bahwa persoalan sanitasi juga berkaitan dengan kondisi saluran air kotor yang telah berusia puluhan tahun. Sejumlah jaringan merupakan peninggalan Bandung Urban Development Project (BUDP) hingga era kolonial Belanda, sehingga saat ini membutuhkan perbaikan menyeluruh.
“Kami tengah menyiapkan kerja sama dengan Perumda Tirtawening untuk melakukan perbaikan jaringan. Infrastruktur dasar harus dibenahi terlebih dahulu. Tanpa itu, sanitasi tidak mungkin meningkat,” ujarnya.
Terkait target waktu, Farhan menegaskan bahwa perbaikan sanitasi dan infrastruktur dasar ditargetkan rampung dalam satu tahun, sesuai amanat gubernur agar seluruh daerah mengembalikan kondisi infrastruktur dasar ke standar minimal pelayanan.
“Upaya ini akan menjadi fondasi pembangunan kota dalam jangka panjang. Kita kembali pada istilah Bandung rarapih, mengembalikan semuanya ke titik nol. Setelah itu barulah kita bisa melompat ke jenjang berikutnya,” tuturnya.
Farhan berharap percepatan pembangunan infrastruktur dasar, perbaikan sanitasi, dan penguatan layanan kesehatan dapat mewujudkan Bandung sebagai kota yang lebih sehat, layak huni, dan tangguh menghadapi tantangan kesehatan di masa depan. (Rava/S-01)
