PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung terus memperkuat komitmen menghadirkan birokrasi yang responsif, kolaboratif, dan inovatif melalui kegiatan Transformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Bandung Utama dalam Bingkai Jabar Istimewa dan Asta Cita.
Kegiatan retreat ini digelar di Pusdikter, Cimareme, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, pada 4-5 November 2025 dan diikuti 218 pejabat Pemkot Bandung. Sejumlah narasumber nasional turut hadir membawakan materi strategis seputar kebijakan publik, transformasi birokrasi, serta etika pejabat publik.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengapresiasi langkah Pemkot Bandung yang dinilai sejalan dengan visi “Jabar Istimewa” dan semangat Asta Cita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang unggul.
“Saya mengapresiasi Pemkot Bandung yang terus berupaya mewujudkan Bandung Utama melalui transformasi birokrasi. Apalagi, Kota Bandung berhasil menekan angka kemiskinan hingga 3,8 persen dan menjaga tingkat pengangguran di 7,4 persen, di atas rata-rata Jabar dan nasional,” ujar Herman, Rabu (5/11).
Transformasi birokrasi responsif
Herman berharap kegiatan ini menjadi ruang refleksi yang menghasilkan solusi konkret bagi masyarakat, bukan sekadar forum pembekalan.
Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan pentingnya nilai keterbukaan dan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mempercepat implementasi kebijakan publik.
“Keterbukaan menjadi dasar komunikasi kita. Sesuai arahan Presiden Prabowo, birokrasi harus responsif dan kolaboratif. Pastikan percepatan kebijakan, efektivitas anggaran, pemberantasan korupsi, dan penguatan koordinasi antar lembaga berjalan optimal,” ujar Farhan.
Ia menambahkan, perubahan birokrasi menjadi kunci dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih manusiawi, cepat, dan transparan.
“Melalui retreat ini kami bertekad bertransformasi dari birokrasi administratif menjadi birokrasi yang berorientasi pada manfaat nyata bagi warga. Pelayanan publik ke depan harus semakin cepat, transparan, dan berorientasi solusi. Warga cukup datang, dilayani, dan pulang dengan kepuasan,” tegasnya.
Jabar Istimewa
Pada hari pertama, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Dr. Heri Wiranto, membahas arah kebijakan politik dan keamanan. Sementara Prof. Dr. Sadu Wasistiono (IPDN) menyoroti transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang adaptif, dan Sandra Erawanto (Setneg RI) menutup sesi dengan materi etika pergaulan internasional bagi pejabat publik.
Melalui kegiatan ini, Pemkot Bandung menegaskan komitmennya untuk terus bertransformasi menjadi birokrasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik demi mewujudkan Bandung Utama dalam Bingkai Jabar Istimewa dan Asta Cita. (Rava/S-01)
