KPU Riau Siap Gelar Pemilu Ulang di 4 Daerah

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau memastikan untuk mengawal pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2024 di 4 daerah di Riau. Hal itu sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggelar PSU di 4 daerah di Riau yaitu Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Kota Dumai, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).

“Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa dilakukan PSU pada 1 TPS di perkebunan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu,, 1 TPS di Desa Tanjung Peranap, Kabupaten Kepulauan Meranti, 2 TPS di Kota Dumai, dan 31 TPS di Desa Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu,” kata Ketua KPU Riau Rusidi Rusdan, Rabu (19/6).

Ia menjelaskan, MK memberikan batas waktu 30 hari untuk penyelesaian PSU di Inhu, Meranti dan Dumai. Kemudian selama 45 hari untuk PSU di Rohul.

“KPU RI melalui surat edaran Nomor 963/PY.01.1-SD/05/2024 (Rohul), Nomor 968/PY.01.1-SD/05/2024 (Inhu), Nomor 969/PY.01.1-SD/05/2024 (Meranti), dan Nomor 970/PY.01.1-SD/05/2024 (Dumai) menyampaikan langkah-langkah persiapan untuk pelaksanaan PSU di Provinsi Riau kepada KPU Riau dan KPU Kabupaten/Kota penyelenggara yaitu menyosialisasikan pelaksanaan PSU kepada Peserta Pemilu, seluruh pemangku kepentingan dan pemilih, menyiapkan penyelenggara pemungutan suara ulang, memastikan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya, memastikan pemenuhan anggaran PSU,” jelas Rusidi.

BACA JUGA  Masuk Musim Hujan, KPU Diminta Siapkan TPS Bebas Banjir

Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Riau Nugroho Noto Susanto mengatakan persiapan penyelenggaraan PSU sejauh ini telah dilakukan KPU di daerah.

“Untuk PSU di Kabupaten Inhu dan Kepulauan Meranti tidak dibentuk PPK, PPS, dan KPPS, penyelenggaraan PSU diambil alih oleh KPU Kabupaten. Untuk PSU di Kota Dumai, yang dibentuk adalah KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dan sudah dilantik pada 18 Juni 2024. Sedangkan PPK dan PPS diambil alih oleh KPU Kota Dumai,” ungkap Nugroho.

Ia menambahkan, penyelenggara PSU di Kabupaten Rohul, KPU Kabupaten membentuk PPK, PPS, dan KPPS beserta Sekretariat PPK, Sekretariat PPS, dan Petugas Ketertiban TPS. PPK dan PPS pada penyelenggaraan PSU ini menggunakan PPK dan PPS untuk Pilkada.

BACA JUGA  KPU Riau Gelar Jalan Sehat Menuju Pilgub Riau 2024

Menurutnya, KPU Riau segera merespons keputusan MK dengan menyusun rencana dan strategi untuk melaksanakan PSU di 4 daerah tersebut dengan mempersiapkan semua kebutuhan untuk pelaksanaan PSU. Itu juga termasuk logistik, menyiapkan petugas, dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Sementara iKetua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Riau Nahrawi menjelaskan KPU RI dalam Keputusan 768 Tahun 2024 telah menetapkan tahapan dan jadwal PSU pasca putusan MK.

“Dalam Keputusan KPU 768 Tahun 2024 tersebut tahapan dan jadwal PSU untuk Kabupaten Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti dan Kota Dumai dimulai dari tanggal 14 Juni sampai 5 Juli 2024, dengan waktu pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS pada 29 Juni 2024,” ungkapnya.

BACA JUGA  Menangi Pilgub Riau, Abdul Wahid Siap Rangkul Semua Kelompok

Adapun tahapan dan jadwal PSU di Kabupaten Rokan Hulu, lanjutnya, dimulai dari tanggal 14 Juni sampai 18 Juli 2024. Dengan waktu pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS pada 13 Juli 2024.

“Tahapan dan Jadwal PSU di Rokan Hulu berbeda dengan 3 kabupaten/kota lainnya karena sesuai putusan MK harus melaksanakan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024,” tukasnya.

Selain dengan KPU Kabupaten/Kota pelaksana PSU, KPU Riau juga melakukan koordinasi dengan Forkopimda dan pihak-pihak terkait.

“Kami akan memastikan setiap tahapan PSU terlaksana dengan baik untuk meminimalisir potensi pelanggaran dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi ini,” pungkasnya. (Rud/N-01)

Dimitry Ramadan

Related Posts

Pakar UGM Desak Pemda Buka Ruang Dialog Soal Nasib PPPK

IMBAS dari aturan yang  menyebutkan batas belanja gaji pegawai maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ribuan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) terancam diberhentikan. Saat mengomentari…

Polda DIY Raih Peringkat I Nasional dalam Rekayasa Lalu Lintas

KORLANTAS Polri menetapkan operasi bersandi Operasi Ketupat Progo 2026 Polda DIY sebagai yang terbaik. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat yang dirilis oleh Korlantas Polri, Polda DIY menduduki peringkat pertama dalam kategori…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Pakar UGM Desak Pemda Buka Ruang Dialog Soal Nasib PPPK

  • March 30, 2026
Pakar UGM Desak Pemda Buka Ruang Dialog Soal Nasib PPPK

Menkes Gandeng China Cegah Tuberkulosis

  • March 29, 2026
Menkes Gandeng China Cegah Tuberkulosis

Polda DIY Raih Peringkat I Nasional dalam Rekayasa Lalu Lintas

  • March 29, 2026
Polda DIY Raih Peringkat I Nasional dalam Rekayasa Lalu Lintas

Pertamina Jaga Pasokan BBM dan LPG Sampai Arus Balik

  • March 29, 2026
Pertamina Jaga Pasokan BBM dan LPG Sampai Arus Balik

Pemkot Bandung Ikut Pemerintah Pusat Soal Kebijakan WFH

  • March 29, 2026
Pemkot Bandung Ikut  Pemerintah Pusat Soal Kebijakan WFH

Kalog Berkomitmen Perkuat Distribusi Energi Nasional

  • March 29, 2026
Kalog Berkomitmen Perkuat Distribusi Energi Nasional