KEUANGAN inklusif menjadi dasar pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah mendukung hal ini.
OJK Jateng bersama instansi anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus memperkuat komitmen dalam mendukung pembangunan di Jawa Tengah.
Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Pleno TPAKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yang digelar di Gedung Gradika Bhakti Praja, Kamis (19/6).
Tema yang diangkat “Mengakselerasi Pembangunan Daerah Melalui Ketahanan Pangan dan Keuangan Inklusif Menuju Jawa Tengah Mandiri dan Berkelanjutan.”
Deputi Komisioner OJK, Bambang Mukti Riyadi, dalam sambutannya menegaskan bahwa akses keuangan berperan strategis sebagai katalis pembangunan ekonomi berkelanjutan.
“Inklusi keuangan terbukti berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan stabilitas keuangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pendekatan Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) difokuskan pada sektor agrikultur unggulan melalui skema closed loop yang melibatkan petani, perusahaan offtaker, lembaga keuangan, akademisi, hingga pemerintah daerah.
Skema ini diyakini mampu mengendalikan risiko kredit dan operasional, sekaligus memperkuat hilirisasi serta inovasi teknologi.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen yang membuka acara menekankan pentingnya sinergi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
“TPAKD menjadi wadah strategis bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan langkah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya mencetak pelaku ekonomi baru yang tangguh, serta perlunya komitmen bersama dalam memberantas praktik pinjaman online ilegal dan judi daring yang mengancam stabilitas ekonomi masyarakat.
Rakorda turut dihadiri oleh Sekda Provinsi Jateng Sumarno, Kepala OJK Jateng Hidayat Prabowo, Kepala Perwakilan BI Jateng, para kepala daerah se-Jawa Tengah, serta Kepala Biro Perekonomian Jateng Agus Prasutio.
Keuangan inklusif untuk pembangunan Jateng
Dalam laporannya, Agus menyampaikan capaian program TPAKD 2024, seperti pengembangan ekosistem padi dan jagung di Kabupaten Grobogan yang melibatkan koperasi tani, offtaker, dan lembaga keuangan. Program ini akan diperluas ke kabupaten/kota lain pada 2025.
TPAKD juga menjalankan program literasi keuangan berbasis masyarakat melalui pembentukan Duta Literasi Keuangan (Perintis).
Sepanjang 2024, telah dilaksanakan 365 kegiatan edukasi di 35 kabupaten/kota dengan total peserta lebih dari 33 ribu orang dan menghasilkan hampir 5 ribu akun keuangan baru.
Rakorda kali ini juga menandai penandatanganan komitmen implementasi skema ekonomi daerah berbasis komoditas unggulan di empat kabupaten:
- Sragen dan Cilacap untuk sektor pertanian (padi dan jagung),
- Demak dan Jepara untuk sektor perikanan dan kelautan (rajungan).
Program kerja TPAKD Jateng Tahun 2025 yang telah disepakati antara lain:
- Program reguler: Ayo Jateng Menabung, penyaluran KUR, Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR), dan subsidi bunga sektor pertanian;
- Program unggulan: Pengembangan ekosistem pertanian dan perikanan, pembentukan Duta Literasi Keuangan dan akademisi melalui KKN Tematik;
- Program tematik: Kompetisi investasi tingkat SMA se-Jawa Tengah.
Kepala OJK Jateng Hidayat Prabowo menambahkan bahwa TPAKD merupakan bukti kolaborasi aktif antar-lembaga dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, indeks literasi keuangan mencapai 66,46 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 80,51 persen.
“Peningkatan akses keuangan harus diimbangi dengan edukasi serta perlindungan konsumen yang memadai,” tegasnya.
OJK juga terus memperkuat sinergi dengan pemda, kementerian/lembaga, dan para pemangku kepentingan guna mendorong kemandirian ekonomi desa, memperluas literasi, serta mempercepat inklusi keuangan di tingkat nasional. (Htm/S-01)
