SEBANYAK 3.476.830 keluarga penerima manfaat (KPM) di Jawa Tengah bakal menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat pada 2025. Total anggarannya mencapai Rp12,396 triliun.
“Harapannya seperti arahan Presiden, kemiskinan ekstrem nol persen pada 2026 dan pada 2029 kemiskinan di bawah 5 persen,” kata Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf dalam acara pertemuan dengan pilar-pilar kesejahteraan sosial di Pendopo Kabupaten Wonosobo, Minggu (1/6).
Untuk itu, lanjut Syaifullah, koordinasi bersama pilar-pilar kesejahteraan sosial tersebut perlu dilakukan agar ke depan punya langkah yang sama. Apalagi Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan menteri, gubernur, dan bupati/wali kota supaya memadukan seluruh program di lapangan agar efektif.
“Harus dimulai dari awal, bahwa datanya sama. Setelah data beres, baru perencanaan. Setelah itu implementasinya dan baru monev. Kita harapkan nanti outcomenya dirasakan masyarakat,” kata Syaifullah Yusuf.
Sinkronisasi
Di tempat yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan, pentingnya kesamaan dan sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini akan memudahkan intervensi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.
“Kolaborasi dengan pemerintah pusat terkait data itu sangat penting, sehingga intervensi pembangunan di wilayah kita, khususnya kemiskinan ekstrem bisa dilakukan bersama-sama,” kata Ahmad Luthfi.
Dijelaskan, angka kemiskinan di Jawa Tengah sesuai data BPS per September 2024 adalah 9,58%. Sementara angka kemiskinan ekstrem pada 2024 adalah 0,89%.
Untuk menangani kemiskinan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki integrasi program dengan pemerintah pusat sampai kabupaten/kota dan desa/kelurahan. . Intervensi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sudah dilakukan kepada desa yang masuk kategori miskin.
Pengentasan kemiskinan
Intervensi yang dilakukan Pemprov Jateng antara lain penerapan 3 strategi, yakni pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin, peningkatan pendapatan keluarga miskin, serta mengurangi wilayah-wilayah kantong kemiskinan.
Salah satu implementasinya adalah, menggenjot pelaksanaan Program Satu OPD Satu Desa Dampingan untuk percepatan penuntasan pengentasan kemiskinan ekstrem di 1.287 desa prioritas di 35 Kabupaten/Kota.
“Jadi desa miskin ini kita intervensi dari provinsi, dinas-dinas kita terjunkan. Kualifikasi desa miskin adalah desa yang bansosnya di atas 60 persen, pasti dinas kita akan intervensi,” ujar Gubernur. (Htm/N-01)
