2.000 Tenaga Honorer di Taput belum Gajian sejak Januari

SEBANYAK 2.000 tenaga honorer di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, harus menghadapi kenyataan pahit. Pasalnya, mereka  belum menerima gaji sejak Januari.

Pemerintah daerah berdalih, pembayaran masih dikonsultasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

“Masih dalam tahap konsultasi dengan BPK RI agar tidak terjadi pelanggaran peraturan yang berlaku,” ujar Sekretaris BKPSDM Taput, Nokman Simanungkalit, Senin (24/3).

Penundaan ini terjadi seiring dengan kebijakan penghapusan tenaga honorer berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. UU tersebut mengamanatkan bahwa tenaga honorer harus ditata ulang sebelum Desember 2024, dan setelahnya, pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN di luar aturan.

Sementara itu, hanya beberapa kategori tenaga honorer yang masih dibutuhkan, seperti petugas kebersihan, jaga malam, dan sopir. Namun, bagi ribuan pegawai honorer lainnya, nasib mereka masih menggantung.

BACA JUGA  Pj Gubernur Jateng Cek Kondisi Ketenagakerjaan dan Perkembangan Usaha

“Kalau sampai berlarut-larut, bagaimana kami bisa bertahan? Kami tetap bekerja, tapi gaji tak kunjung dibayar,” keluh salah satu tenaga honorer yang enggan disebutkan namanya.

Pemkab Taput belum memberikan kepastian kapan gaji tenaga honorer akan dibayarkan, karena masih menunggu arahan dari BPK RI. Hingga saat ini, ribuan honorer hanya bisa berharap segera ada solusi. (Satu/N-01)

Dimitry Ramadan

Related Posts

Pemprov Jabar Klaim Jumlah Anak tidak Sekolah Turun 32,37 Persen Sepanjang 2026

JUMLAH anak tidak sekolah (ATS) di Jawa Barat diklaim  turun sepanjang 2026. Hingga 20 November 2026, jumlah ATS di Jawa Barat sebanyak 437.984 orang. Angka tersebut turun 32,37 persen atau…

KSP Sebut IPM Garut di Bawah Rata-rata Provinsi Jawa Barat

PELAKSANA Tugas (Plt) Kepala Staf Kepresidenan, Ariyo Windutomo, menyoroti capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Garut pada 2025 yang berada di angka 70,67. Angka tersebut masih di bawah rata-rata Provinsi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Pemprov Jabar Klaim Jumlah Anak tidak Sekolah Turun 32,37 Persen Sepanjang 2026

  • November 21, 2026
Pemprov Jabar Klaim Jumlah Anak tidak Sekolah Turun 32,37 Persen Sepanjang 2026

KSP Sebut IPM Garut di Bawah Rata-rata Provinsi Jawa Barat

  • November 21, 2026
KSP Sebut IPM Garut di Bawah Rata-rata Provinsi Jawa Barat

Diduga Pelaku TPPO Anak Lewat MiChat di Hotel, Seorang Pria Ditangkap Polisi

  • November 21, 2026
Diduga Pelaku TPPO Anak Lewat MiChat di Hotel, Seorang Pria Ditangkap Polisi

Diberi Nilai Tinggi Ombudsman, Wagub Jabar Siap Berbenah

  • November 21, 2026
Diberi Nilai Tinggi Ombudsman, Wagub Jabar Siap Berbenah

Jaga Suasana Kondusif, KDM Bakal Jembatani Produsen BYD dengan Warlok

  • November 21, 2026
Jaga Suasana Kondusif, KDM Bakal Jembatani Produsen BYD dengan Warlok

UMP Jabar 2027 Rp3 Juta, Tunggakan Kenaikan UMSK Wajib Dibayar

  • November 21, 2026
UMP Jabar 2027 Rp3 Juta, Tunggakan Kenaikan UMSK Wajib Dibayar