melakukan kunjungan ke Balai Desa Pesodongan, Wonosobo dalam rangka pengawasan program percepatan penanggulangan kemiskinan. Rombongan disambut oleh Kepala Desa Pesodongan, Suratno, beserta perangkat desa pada Senin (3/3). KOMISI E DPRD Provinsi Jawa Tengah
Dalam diskusi, Suratno menekankan pentingnya perubahan pola pikir penerima bantuan sosial agar lebih mandiri serta memanfaatkan potensi ekonomi desa, seperti peternakan susu kambing perah dan pertanian salak.
“Kami berharap masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi mulai berinovasi dengan potensi yang ada. Susu kambing perah dan salak bisa menjadi komoditas unggulan jika dikelola dengan baik,” ujar Suratno.
Digital marketing
Ketua Komisi E, Messy Widiastuti menambahkan bahwa pemberdayaan anak muda dalam digital marketing dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pemasaran produk desa.
“Anak muda harus dilibatkan dalam memasarkan produk lokal dengan memanfaatkan teknologi. Digital marketing bisa membantu hasil pertanian dan peternakan Desa Pesodongan menjangkau pasar yang lebih luas,” katanya.
Selain itu, pemerintah desa mengusulkan pendirian SMK guna mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah. Saat ini, jumlah siswa SMA/SMK dan anak tidak sekolah (ATS) di Wonosobo mencapai 36.215 anak, sementara kapasitas sekolah hanya 35.100, menyebabkan 1.115 anak belum bisa melanjutkan pendidikan.
Pemberdayaan ekonomi
Sementara itu saat berkunjungke Kabupaten Temanggung, Komisi E diterima oleh Wakil Bupati Nadia Muna. Dalam pertemuan tersebut, dibahas strategi pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan.
Wakil Bupati Nadia Muna mengungkapkan tingkat kemiskinan di Temanggung pada 2024 sebesar 8,67%, lebih baik dibandingkan capaian Provinsi Jawa Tengah (10,47%) dan Nasional (9,03%).
“Kami terus berupaya menekan angka kemiskinan dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses pendidikan serta kesehatan bagi masyarakat,” kata Nadia.
Dengan kunjungan ini, Komisi E berharap dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam mempercepat penanganan kemiskinan di Jawa Tengah.(Htm/N-01)