Sekda Jateng Minta TPAKD Perluas Akses Keuangan untuk Masyarakat

SEKRETARIS Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno meminta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) agar memperluas akses keuangan untuk masyarakat, khususnya di sektor pertanian, peternakan, perikanan.

“Tiga hal ini sangat penting, karena dalam rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045, Provinsi Jateng ditunjuk sebagai penumpu pangan nasional,” ujar Sumarno seusai Rapat Koordinasi TPAKD di Kantor Setda Jateng, pada  Senin (13/5).

Sumarno berharap, TPAKD dapat memberikan akses perbankan yang mudah dan cepat untuk kalangan petani, nelayan, dan peternak.

Sebab, lanjut dia, sektor pertanian dan peternakan menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya, rantai distribusi perdagangan hasil panennya yang terlalu panjang. Tak pelak, mereka kerap tidak menikmati hasil panen dengan maksimal.

BACA JUGA  Beredar Piagam Palsu dalam Penerimaan PPDB

Selain itu, dikatakan Sumarno,  kurangnya akses perbankan menjadikan  tidak sedikit petani, nelayan, dan peternak terjerat pinjaman online ilegal dan rentenir. Oleh karenaya, situasi tersebut membutuhkan dukungan TPAKD serta stakeholder terkait lain.

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jateng, Sumarjono menyatakan siap mendukung Pemprov Jateng dalam penguatan ekonomi di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.

Menurut dia, berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Antara lain penyediaan sarana prasarana pertanian dan kemudahan akses perbankan bagi petani.

“Dengan adanya sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait melalui TPAKD, kita ingin adanya peningkatan ekonomi dan pengendalian inflasi, “ kata dia.

BACA JUGA  Pemprov Jateng Hibahkan Lahan 26,8 Hektar ke Kejati untuk Diklat dan Rumah Sakit

Dalam kesempatan itu, Sekda Jateng didampingi Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa, serta Kepala OJK Jateng Sumarjono melaunching program sektor pertanian dan insan perintis. (HTM/M-01)

Dimitry Ramadan

Related Posts

APSPI Khawatir Susu Lokal tidak Punya Regulasi Perlindungan

ASOSIASI  Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI) khawatir produk susu lokal  tidak punya regulasi perlindungan. APSPI mendesak Presiden Prabowo Subianto  segera menerbitkan regulasi perlindungan produksi susu dalam negeri. Bila tidak, langkah…

Warga Terdampak Erupsi Lewotobi Mulai Tinggalkan Pengungsian

BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan saat ini korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur sudah mulai berangsur meninggalkan posko pengungsian terpadu. “Pengungsi yang terpusat kami kurangi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

APSPI Khawatir Susu Lokal tidak Punya Regulasi Perlindungan

  • November 21, 2024
APSPI Khawatir Susu Lokal tidak Punya Regulasi Perlindungan

Wisudawan UGM Titik Awal Mengabdi kepada Bangsa

  • November 21, 2024
Wisudawan UGM Titik Awal Mengabdi kepada Bangsa

Setyo Budiyanto Terpilih Sebagai Ketua KPK 2024-2029

  • November 21, 2024
Setyo Budiyanto Terpilih Sebagai Ketua KPK 2024-2029

Indosat Luncurkan Layanan Pascabayar IM3 Platinum

  • November 21, 2024
Indosat Luncurkan Layanan Pascabayar IM3 Platinum

Kapolri Berpesan Jaga Persatuan di Tengah Perbedaan Pilihan

  • November 21, 2024
Kapolri Berpesan Jaga Persatuan di Tengah Perbedaan Pilihan

Warga Terdampak Erupsi Lewotobi Mulai Tinggalkan Pengungsian

  • November 21, 2024
Warga Terdampak Erupsi Lewotobi Mulai Tinggalkan Pengungsian