KPU Pematangsiantar Siap Tindaklanjuti Kabar Pertemuan Timses

JELANG pemilihan kepala daerah 2024, eskalasi politik di Pematangsiantar, Sumatra Utara, semakin memanas. Para paslon disebut-sebut menggunakan berbagai intrik untuk mencari simpatik masyarakat.

Teranyar, Aliansi Pemuda Sumatera Utara (APARA) menduga adanya pertemuan penyelenggara pemilu dengan melakukan tim sukses salah satu paslon. Hal itu jelas pelanggaran. Karena itu APARA meragukan netralitas dan profesionalisme para penyelenggara pemilu.

Perwakilan APARA Swandi Sihombing dalam keterangannya, Sabtu (26/10/2024) menyampaikan bahwa pihaknya menerima informasi bahwa ada beberapa oknum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan pertemuan dengan tim sukses dari salah satu paslon di salah satu kedai kopi di Jalan Asahan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun pada Kamis (3/10/2024) yang lalu.

BACA JUGA  NasDem Resmi Usung Ilham Habibie Maju Pilgub Jawa Barat

“Hal ini sangat layak dipertanyakan, dimana pada masa tahapan kampanye beberapa oknum PPK melakukan pertemuan dengan tim sukses pasangan calon. Netralitas dan profesionalisme dari penyelenggara tidak dijaga. Ada kepentingan apa di balik pertemuan PPK dengan tim sukses tersebut,” ungkap Swandi, Sabtu (26/20).

Kumpulkan bukti

Untuk itu ia mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu Pematangsiantar agar mengawasi seluruh tahapan pilkada.

“Kita berharap Ketua KPU Kota Pematangsiantar, Bapak Isman Hutabarat dapat memanggil dan menindak oknum PPK tersebut. Apabila ditemukan pelanggaran segera ditindak. Pelanggaran yang terbukti akan menjadi preseden buruk bagi penyelenggara pemilu Pematangsiantar,” tegasnya.

APARA memastikan pihaknya akan melakukan kajian serta mengumpulkan beberapa bukti pendukung dan segera akan melaporkannya ke lembaga terkait.

BACA JUGA  Mantan Wawalikota Pematangsiantar Ambil Formulir Pendaftaran ke NasDem

Belum terima laporan

Saat menanggapi kabar tersebut, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Pematangsiantar Roy Marsen Simarmata mengutarakan pihaknya belum ada menerima laporan pengaduan. Namun diakuinya telah menerima laporan resmi pengaduan dari Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Demokrasi terkait dugaan yang dilakukan oleh PPK tersebut.

“Kami sudah undang mereka dan memberikan formulir laporan tetapi sampai saat ini kawan-kawan dari kelompok tersebut belum juga mengembalikan form laporan yang sudah kami serahkan,” kata Roy. (Ais/N-01)

BACA JUGA  PSHK FH UII : Pilkada Kembali ke DPRD Kemunduran Demokrasi

Dimitry Ramadan

Related Posts

Pemkot Bandung Ikut Pemerintah Pusat Soal Kebijakan WFH

PEMERINTAH Kota Bandung siap mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait rencana kerja dari rumah atau work from home (WFH) sehari dalam sepekan untuk ASN. Kebijakan itu direncanakan pemerintah guna menghemat bahan…

Kalog Berkomitmen Perkuat Distribusi Energi Nasional

UNTUK mendukung ketahanan serta optimalisasi distribusi energi nasional, Kalog meresmikan Container Yard (CY) 2 Merapi. Fasilitas yang mulai beroperasi sejak 3 Maret lalu itu menjadi bagian dari pengembangan layanan Kalog…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Pemkot Bandung Ikut Pemerintah Pusat Soal Kebijakan WFH

  • March 29, 2026
Pemkot Bandung Ikut  Pemerintah Pusat Soal Kebijakan WFH

Kalog Berkomitmen Perkuat Distribusi Energi Nasional

  • March 29, 2026
Kalog Berkomitmen Perkuat Distribusi Energi Nasional

Yogyakarta Gelar Tiga Pameran Industri Sekaligus

  • March 29, 2026
Yogyakarta Gelar Tiga Pameran Industri Sekaligus

Dzuriyat KH Wahab Chasbullah Bahas Materi Muktamar NU

  • March 29, 2026
Dzuriyat KH Wahab Chasbullah Bahas Materi Muktamar NU

Jay Idzes dan Safira Ika Putri Raih Gelar Pemain Terbaik

  • March 29, 2026
Jay Idzes dan Safira Ika Putri Raih Gelar Pemain Terbaik

Resmi Bantu Iran, Houthi Serang Israel dengan Rudal Balistik

  • March 28, 2026
Resmi Bantu Iran, Houthi Serang Israel dengan Rudal Balistik