LEMBAGA Pelatihan Kerja atau LPK yang tergabung dalam HILLSI (Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia) diminta untuk lebih berpikiran bisnis, tidak seperti sebelumnya yang lebih banyak mengandalkan bantuan pemerintah.
“Jangan seperti itu lagi, harus mandiri,” kata Wakil Ketua Umum DPP HILLSI Sutiyono pada Musda DPD HILLSI DIY, Selasa (22/10/2024).
Dikatakan dengan kemandirian itu,selain akan mempercepat dan mempermudah penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi. Jika ada kesulitan, anggota HILLSI bisa melakukan diskusi bahkan juga mendiskusikan dengan pengurus DPP HILLSI. Bahkan, jika kemudian ada kesulitan lain, antar LPK bisa melakukan kerjasama dan kolaborasi termasuk masalah pra-kerja.
Termasuk kemungkinan berkolaborasi sehingga saling menguntungkan baik antar LPK itu sendiri maupun bagi anak-anak yang belajar di LPK. Sutiono menambahkan, ke depan tantangan yang akan dihadapi oleh LPK akan semakin beragam dan menantang.
Tantangan yang dihadapi LPK di masa mendatang ini, imbuh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Lembaga Pelatihan Kerja Indonesia (HILLSI) DIY periode 2019-2024, Nurul Imam, perlu disikapi dengan meningkatkan kesiapan kurikulum LPK yang lebih adaptif.
Ubah kurikulum
Menurut Nurul Imam, berbeda dengan sekolah yang tidak bisa dengan cepat mengubah kurikulum, LPK memiliki keluwesan untuk mengubah kurikulum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Salah satu tantangan bagi LPK ke depan adalah kecepatan dan kemampuan lembaga untuk mengembangkan pendidikan yang terkait dengan teknologi informatika maupun AI. “Karena semua sektor nantinya akan berkait dengan teknologi informatika maupun IA,” katanya.
LPK, jelasnya tidak dapat lepas dari dua hal. Pertama adalah peluang kerja di luar negeri seperti kapal pesiar, bahasa, dan perhotelan. Selanjutnya hal yang berhubungan dengan IT contohnya digital markerting, dan desain grafis.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Lembaga Pelatihan Kerja Indonesia (HILLSI) DIY pun terus melakukan regenerasi dan upaya kolaborasi dengan pekerja di dunia digital. Tujuannya agar bisa menciptakan pekerja yang mengusai IT dan memiliki softskill seperti attitude, sikap, dan mindset.
Nurul Imam menambahkan, Musda yang digelar kali ini merupakan proses regenerasi yang harus kita lakukan. Dari musda ini, jelasnya diharapkan terpilih ketua baru yang bisa berkolaborasi dengan dunia digital.
Harus terakreditasi
Di Daerah Istimewa Yogyakarta, ujarnya ini terdapat 236 LPK yang bernaung di bawah organisasi HILLSI DIY. Masing-masing punya sekitar 73 kejuruan. Dari seluruh kejuruan itu, berdasar data terakhir ada 98 yang terakreditasi.
Diharapkan ke depannya, akan lebih banyak lagi yang terakreditasi.
Puncak dari musda ini adalah pelantikan pengurus DPD HILLSI DIY oleh DPP HILLSI, yang disaksikan Kepala Dinas Tenaga Kerja DIY.
“Dalam musda ini kita juga berkolaborasi dengan SMK selaku pihak yang sama-sama bergulat dalam dunia vokasi,” imbuh ketua panitia musda, Agus Susanto. (AGT/N-01)
