Kepala BNPB Kritik Penanganan Karhutla di Sumatra Selatan

KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengkritik penanganan karhutla di Sumatra Selatan.

Suharyanto dalam keterangan tertulis menyebut bahwa karhutla di Sumsel menjadi incaran para pemilik jasa helikopter water bombing.

Sebab Sumsel menjadi wilayah terdampak karhutla paling luas.

Padahal negara harus mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk operasi satgas udara ini.

Suharyanto mengajak seluruh personel satgas dan jajaran forkopimda untuk mengubah cara berpikir cegah karhutla.

“Dan jangan menjadikan karhutla menguntungkan beberapa pihak dan membuat penderitaan rakyat,” tegas Suharyanto.

Di sisi lain, hasil temuan menyatakan bahwa 99 persen faktor karhutla ini terjadi karena ulah manusia.

Masih banyak praktik terlarang seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar karena lebih efisien dan ekonomis dilakukan.

BACA JUGA  Status Siaga Darurat Karhutla Riau Diduga Jadi Bancakan

Penegakan Hukum untuk Karhutla di Sumsel

Suharyanto meminta agar upaya law enforcement atau penegakan hukum ditegakkan.

Menurutnya hal itu bisa menjadi salah satu solusi untuk menekan kejadian karhutla di Tanah Air termasuk di Sumatra Selatan.

“Sumatra Selatan ini primadona karena kebakarannya besar. Mereka (penyedia jasa helikopter-) maunya ke Palembang, kalau digeser ke Riau atau Jambi tidak mau,” ungkapnya.

“Karena mereka menganggap penghasilannya sangat besar. Makanya coba kita ubah pola pikirnya,” lanjut Suharyanto.

“Jangan sampai kita justru membantu orang yang membakar dan mendapat keuntungan.,” tegasnya.

Ia juga tidak ingin Indonesia dihujat negara tetangga karena asap. “Kita harus bisa menjaga kedaulatan rakyat,” lanjutnya lagi.

BACA JUGA  KLHK Segel 18 Lokasi Karhutla Seluas 3.119,8 Hektare

Tahun ini sebanyak 12 kabupaten di Sumatra Selatan telah melaporkan kejadian karhutla termasuk Muara Enim dan Musi Banyuasin.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meninjau langsung karhutla di Sumatra Selatan, Rabu (1/10).

Suharyanto ditemani Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi meninjau pemadaman karhutla di Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim.

Ia meminta tidak ingin kejadian karhutla tahun 2015 dan 2019 terulang kembali.

“Karena di 2019 ketika el nino kita seolah-olah tidak berdaya mengatasi karhutla. Tahun 2015 kita diprotes karena asapnya menyeberang ke negara tetangga,” kata Suharyanto.

Karhutla menjadi jenis kejadian bencana peringkat kedua setelah banjir dan banjir bandang.

Dari total 1.464 kejadian bencana sejak 1 Januari hingga 27 September 2024, kejadian karhutla tercatat sebanyak 289 kali terjadi. (*/S-01)

BACA JUGA  BNPB Siapkan Langkah Pencegahan Kekeringan dan Karhutla di Jateng

Siswantini Suryandari

Related Posts

Sejumlah Wilayah DKI Jakarta masih Tergenang

HUJAN yang mengguyur Jakarta hingga Rabu (29/1) malam hari membuat sebagian wilayah DKI Jakarta masih terendam banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta telah mengerahkan tiga perahu karet tambahan…

Libur Panjang Aman, Polda Jateng Apresiasi Personelnya

POLDA Jawa Tengah memastikan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas selama libur panjang Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek yang berlangsung dari 25 hingga 29 Januari 2025 berjalan aman dan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Sejumlah Wilayah DKI Jakarta masih Tergenang

  • January 29, 2025
Sejumlah Wilayah DKI Jakarta masih Tergenang

Libur Panjang Aman, Polda Jateng Apresiasi Personelnya

  • January 29, 2025
Libur Panjang Aman, Polda Jateng Apresiasi Personelnya

Bulog Yogyakarta Minta Petani Tingkatkan Kualitas Gabah

  • January 29, 2025
Bulog Yogyakarta Minta Petani Tingkatkan Kualitas Gabah

Libur Panjang KAI Commuter Yogyakarta Hadirkan Barongsai

  • January 29, 2025
Libur Panjang KAI Commuter Yogyakarta Hadirkan Barongsai

Tidak Ada WNI Serang Aparat Malaysia Dengan Senjata Tajam

  • January 29, 2025
Tidak Ada WNI Serang Aparat Malaysia Dengan Senjata Tajam

KKP Segel Kegiatan Reklamasi tidak Berizin di Pulau Pari

  • January 29, 2025
KKP Segel Kegiatan Reklamasi tidak Berizin di Pulau Pari