Jabatan Profesor Abal-abal Bentuk Pelanggaran Etika Serius

MAJELIS Guru Besar Universitas Islam Indonesia dan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia mengeluarkan pernyataan sikap bersama terkait pelanggaran etika serius untuk mendapatkan jabatan profesor.

Dalam pernyataan sikap yang dirilis Sabtu (17/8) ditegaskan bahwa profesor bukanlah merupakan bentuk gelar akademik, namun merupakan jabatan tertinggi bagi akademisi.

Pernyataan sikap itu ditandatangani oleh Ketua Majelis Guru Besar Universitas Islam Indonesia Prof Mochamad Teguh dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Prof. Harkristuti Harkrisnowo.

Dalam pernyataan sikap tersebut ditegaskan bahwa profesor bukanlah merupakan bentuk gelar akademik, namun merupakan jabatan tertinggi bagi akademisi.

Karena itu, professorship  seharusnya diperoleh melalui proses yang menjunjung tinggi etika dan integritas akademik.

BACA JUGA  Pengelolaan Tambang Harus Ditangani Ahli

Namun pada kenyataannya banyak ditemukan pelanggaran etika yang serius untuk mendapatkan jabatan bergengsi itu.

Dua institusi tersebut mengungkapkan profesor dianggap sebagai simbol status sosial.

Untuk mendapatkannya dengan cara mudah tanpa melalui komitmen sepanjang karier terhadap Tridarma Perguruan Tinggi.

Sorotan publik terarah pada dugaan praktik pelanggaran etika akademik dalam perolehan jabatan akademik tertinggi, yaitu professorship.

Bahkan kemudian muncul praktik tidak pantas oleh segelintir masyarakat untuk mendapatkan jabatan itu, sangat memprihatinkan dunia perguruan tinggi.

Menyampaikan seruan kepada pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk melakukan pengujian dengan seksama dan selektif.

Mengajak semua perguruan tinggi di Indonesia untuk mengawal dan memastikan proses pengajuan kenaikan jabatan akademik profesor di kampus masing-masing.

BACA JUGA  Fapet UGM Kirim Mahasiswa Magang Kerja di Peternakan Jepang

Serta mendorong semua perguruan tinggi di Indonesia mengembangkan budaya etika akademik.  (AGT/S-01)

Siswantini Suryandari

Related Posts

UMP Jabar 2027 Rp3 Juta, Tunggakan Kenaikan UMSK Wajib Dibayar

GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)  2027 sebesar Rp3 juta. Angka tersebut meningkat 29,44 persen atau bertambah Rp682.399 dibandingkan UMP 2026. Penetapan UMP 2027 menggunakan formulasi…

Rombongan Pelajar Singapura Pelajari Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Sidoarjo

SEBANYAK 35 peserta didik dari St. Andrew’s Junior College (SAJC), Singapura, mengunjungi Kampung Edukasi Sampah (KES) di RT 23 RW 07, Kelurahan Sekardangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (20/11). Kunjungan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Diduga Pelaku TPPO Anak Lewat MiChat di Hotel, Seorang Pria Ditangkap Polisi

  • November 21, 2026
Diduga Pelaku TPPO Anak Lewat MiChat di Hotel, Seorang Pria Ditangkap Polisi

Diberi Nilai Tinggi Ombudsman, Wagub Jabar Siap Berbenah

  • November 21, 2026
Diberi Nilai Tinggi Ombudsman, Wagub Jabar Siap Berbenah

Jaga Suasana Kondusif, KDM Bakal Jembatani Produsen BYD dengan Warlok

  • November 21, 2026
Jaga Suasana Kondusif, KDM Bakal Jembatani Produsen BYD dengan Warlok

UMP Jabar 2027 Rp3 Juta, Tunggakan Kenaikan UMSK Wajib Dibayar

  • November 21, 2026
UMP Jabar 2027 Rp3 Juta, Tunggakan Kenaikan UMSK Wajib Dibayar

Translokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Bis Percepat Kepunahan

  • November 21, 2026
Translokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Bis Percepat Kepunahan

Rombongan Pelajar Singapura Pelajari Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Sidoarjo

  • November 21, 2026
Rombongan Pelajar Singapura Pelajari Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Sidoarjo