PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung berkomitmen menjadikan Bandung sebagai pusat pengembangan literasi nasional. Komitmen tersebut didukung oleh kuatnya ekosistem pendidikan tinggi di Kota Kembang yang dihuni sejumlah perguruan tinggi ternama dengan kualitas diakui secara nasional.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Bandung memiliki modal besar untuk mengembangkan literasi karena ditopang oleh lingkungan akademik yang matang.
“Kota Bandung harus menjadi kota pengembangan literasi. Di sini berdiri banyak lembaga pendidikan tinggi terbaik di Indonesia. Artinya, kita sudah punya ekosistem yang kuat, tinggal memastikan potensi itu tidak terbuang percuma,” ujar Farhan dalam acara BFC Talks di Perpustakaan Ajip Rosidi, Kamis (23/1) malam.
Farhan menilai forum diskusi literasi yang melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya, menjadi ruang strategis untuk menghidupkan kembali gagasan penguatan literasi, khususnya pemanfaatan buku di tengah masyarakat.
Menurutnya, buku tidak boleh lagi dipandang semata sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
“Yang kita cari sekarang adalah pembuktian bahwa buku punya fungsi sosial. Bukan hanya untuk mencari informasi, tetapi juga bisa memberi dampak langsung, misalnya melalui kegiatan membaca atau membacakan cerita sebagai bagian dari healing trauma,” paparnya.
Farhan menyebut pendekatan tersebut selama ini kerap diterapkan di wilayah terdampak bencana. Ia menilai konsep serupa relevan diterapkan di Bandung yang memiliki tingkat stres masyarakat cukup tinggi.
Dalam konteks kebijakan, Farhan menyebut ada tiga peran utama pemerintah. Pertama, memastikan buku berfungsi sebagai media penyimpanan memori kolektif Kota Bandung. Kedua, menjamin ketersediaan dan akses buku bagi masyarakat. Ketiga, mendorong budaya membaca secara konsisten, baik melalui buku fisik maupun digital.
Pusat Pengembangan Literasi Nasional dukung melek huruf
Sementara itu, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyoroti kondisi literasi nasional yang dinilainya berada dalam situasi darurat, meskipun tingkat melek huruf Indonesia tergolong tinggi.
“Ini hak inisiatif pribadi saya untuk merevisi Undang-Undang Sistem Perbukuan melalui RUU Pembukuan. Basisnya objektif. Angka melek huruf kita tinggi, 98 persen untuk huruf dan di atas 92 persen untuk angka. Tapi kalau bicara literasi, kondisinya sangat darurat,” ujarnya.
Willy menegaskan, literasi tidak berhenti pada kemampuan membaca huruf dan angka. Literasi juga mencakup kemampuan memahami informasi, membangun ekosistem perbukuan yang sehat, serta menumbuhkan daya pikir kritis masyarakat.
“Level tertinggi literasi adalah berpikir kritis, dan di situlah tantangan kita saat ini. Kita bisa melihat banyak toko buku yang gulung tikar,” katanya.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong penguatan literasi nasional dengan melibatkan pemerintah daerah, legislator, dan komunitas literasi. (Rava/S-01)
