Pemprov Jabar Pangkas Anggaran Media Rp50 M Jadi Rp3,1 M

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat pangkas anggaran media dari Rp 50 miliar menjadi Rp 3,1 miliar untuk publikasi.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan Ketua DPRD Bucky Wikagoe memilih diam saat ditanya soal nasib ekosistem pers di Jabar terkat pemangkasan anggaran publikasi media.

Keduanya menghindari pertanyaan soal komitmen anggaran terhadap kelangsungan media di Jabar usai rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kamis (22/5).

Gubernur bahkan berulang kali melewati pertanyaan wartawan soal jaminan keberpihakan Pemprov Jabar terhadap dunia pers.

Sementara Bucky hanya berkata singkat, “Mau rapat lagi,” sebelum masuk ke ruangannya, tanpa sempat memberikan klarifikasi.

Anggaran publikasi Pemprov Jabar yang dulu mencapai Rp50 miliar kini terpangkas brutal menjadi Rp3,1 miliar, hanya sekitar 1 per 10.000 dari total APBD.

BACA JUGA  Dedi Mulyadi Janjikan Bonus Rp1 Miliar ke Persib dari Hasil Panen Sapi

Pengamat kebijakan publik sekaligus aktivis 1977, Syafril Sjofyan menyebut Pemprov Jabar telah gagal membaca makna demokrasi dalam praktik.

Membangun jalan dan jembatan itu penting, tapi membangun ruang publik yang kritis dan independen jauh lebih menentukan masa depan demokrasi.

“Tanpa dukungan yang serius terhadap pers, pemerintah justru membuka jalan bagi lahirnya otoritarianisme baru yang dibungkus digitalisasi,” ujar Syafril.

Saat anggaran disunat dan kebijakan abai, yang dikorbankan bukan hanya media, tapi hak publik untuk tahu dan bersuara

“Pemprov Jabar harus segera menentukan sikap, apakah masih berpihak pada demokrasi atau sudah sepenuhnya berpaling darinya,” tegasnya

“Publik kehilangan akses informasi yang berimbang, sementara suara-suara kritis dibungkam oleh kelaparan struktural,” bebernya.

BACA JUGA  Final Piala Presiden 2025 Tumbuhkan UMKM Jabar

Syahadat Akbar, jurnalis independen  menilai ada kesengajaan. Gubernur lebih sibuk memoles citra pribadi di media sosial (medsos), ketimbang membangun sinergi dengan media massa.

“Jangan-jangan memang ingin mematikan perusahaan media secara  perlahan,” ungkapnya. (Rava/S-01)

Siswantini Suryandari

Related Posts

PMI Diharapkan Jadi Gerakan Edukasi untuk Publik

GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap Palang Merah Indonesia (PMI) menjadi gerakan edukasi bagi kepentingan publik, termasuk bagi remaja. Dengan demikian, remaja bisa memahami makna pertolongan yang pertama saat kecelakaan…

Pemprov Jabar Klaim Jumlah Anak tidak Sekolah Turun 32,37 Persen Sepanjang 2026

JUMLAH anak tidak sekolah (ATS) di Jawa Barat diklaim  turun sepanjang 2026. Hingga 20 November 2026, jumlah ATS di Jawa Barat sebanyak 437.984 orang. Angka tersebut turun 32,37 persen atau…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Konservasi Badak Jawa Perlu Perhatikan Aspek Budaya dan Partisipasi Masyarakat

  • November 22, 2026
Konservasi Badak Jawa Perlu Perhatikan Aspek Budaya dan Partisipasi Masyarakat

Distribusi Komoditas Perikanan Melalui Kalog Tumbuh 41%

  • November 22, 2026
Distribusi Komoditas Perikanan Melalui Kalog  Tumbuh 41%

Persija dan Persebaya Tertahan, Bhayangkara Raih Kemenangan

  • November 22, 2026
Persija dan Persebaya Tertahan, Bhayangkara Raih Kemenangan

PMI Diharapkan Jadi Gerakan Edukasi untuk Publik

  • November 21, 2026
PMI Diharapkan Jadi Gerakan Edukasi untuk Publik

Pemprov Jabar Klaim Jumlah Anak tidak Sekolah Turun 32,37 Persen Sepanjang 2026

  • November 21, 2026
Pemprov Jabar Klaim Jumlah Anak tidak Sekolah Turun 32,37 Persen Sepanjang 2026

KSP Sebut IPM Garut di Bawah Rata-rata Provinsi Jawa Barat

  • November 21, 2026
KSP Sebut IPM Garut di Bawah Rata-rata Provinsi Jawa Barat