PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat pangkas anggaran media dari Rp 50 miliar menjadi Rp 3,1 miliar untuk publikasi.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan Ketua DPRD Bucky Wikagoe memilih diam saat ditanya soal nasib ekosistem pers di Jabar terkat pemangkasan anggaran publikasi media.
Keduanya menghindari pertanyaan soal komitmen anggaran terhadap kelangsungan media di Jabar usai rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kamis (22/5).
Gubernur bahkan berulang kali melewati pertanyaan wartawan soal jaminan keberpihakan Pemprov Jabar terhadap dunia pers.
Sementara Bucky hanya berkata singkat, “Mau rapat lagi,” sebelum masuk ke ruangannya, tanpa sempat memberikan klarifikasi.
Anggaran publikasi Pemprov Jabar yang dulu mencapai Rp50 miliar kini terpangkas brutal menjadi Rp3,1 miliar, hanya sekitar 1 per 10.000 dari total APBD.
Pengamat kebijakan publik sekaligus aktivis 1977, Syafril Sjofyan menyebut Pemprov Jabar telah gagal membaca makna demokrasi dalam praktik.
Membangun jalan dan jembatan itu penting, tapi membangun ruang publik yang kritis dan independen jauh lebih menentukan masa depan demokrasi.
“Tanpa dukungan yang serius terhadap pers, pemerintah justru membuka jalan bagi lahirnya otoritarianisme baru yang dibungkus digitalisasi,” ujar Syafril.
Saat anggaran disunat dan kebijakan abai, yang dikorbankan bukan hanya media, tapi hak publik untuk tahu dan bersuara
“Pemprov Jabar harus segera menentukan sikap, apakah masih berpihak pada demokrasi atau sudah sepenuhnya berpaling darinya,” tegasnya
“Publik kehilangan akses informasi yang berimbang, sementara suara-suara kritis dibungkam oleh kelaparan struktural,” bebernya.
Syahadat Akbar, jurnalis independen menilai ada kesengajaan. Gubernur lebih sibuk memoles citra pribadi di media sosial (medsos), ketimbang membangun sinergi dengan media massa.
“Jangan-jangan memang ingin mematikan perusahaan media secara perlahan,” ungkapnya. (Rava/S-01)
