ANTIKLIMAKS persiapan angkutan mudik Lebaran 2025 ini dirasakan ketika arus mudik yang ada tidak semasif seperti yang dibayangkan sebelumnya.
Bukan karena adanya berbagai kebijakan dalam memperpanjang masa liburan, termasuk kebijakan WFA (Work from Anywhere), melainkan karena jumlah pemudik memang menurun.
Hal itu terlihat dari kondisi di lapangan, di daerah-daerah tujuan pemudik.
Di wilayah DIY misalnya, baik di Kota Yogyakarta maupun Kabupaten Gunungkidul yang saat arus mudik dan saat Lebaran dipadati dengan kendaraan pribadi, utamanya mobil berplat polisi non AB, musim mudik 2025 ini terlihat sepi.
Sejumlah testimoni yang melakukan perjalanan pada H-2 sampai H-1 melewati Tol Transjawa dari arah Jawa Timur misalnya, menyatakan sangat lancar, termasuk kendaraan yang mengarah ke Jawa Timur pun tergolong sepi.
Data PT Jasa Marga (Pesero) yang dihimpun dari Pintu Tol Ciawi 1, Cikampek Utama 1, Kalihurip Utama 1 (Jawa Barat), dan Cikupa antara H-5 sampai H-1 antara arus mudik 2024 dengan 2025 menunjukkan adanya penurunan selama kurun waktu H-5 sampai H-1.
Pada arus mudik 2024 ada 1.045.330 unit kendaraan, sedangkan pada arus mudik 2025 terdapat 1.004.348 kendaraan atau turun sebanyak 40.982 kendaraan.
Namun puncak arus mudik tetap ada pada H-3, yaitu sebanyak 231.511 (2024) menjadi 255.027 kendaraan. Ini artinya kebijakan WFA sepertinya tidak berpengaruh signifikan.
Yang ada pengaruh sepertinya libur lebih awal, hal itu terlihat dari pergerakan pada H-10 dan H-9 yang meningkat cukup signifikan, yaitu dari 93.568 unit (H-10, 2024) menjadi 161.893 (H-10, 2025) dan dari 116.579 unit (H-9, 2024) menjadi 166.948 unit (H-9, 2025).
Penurunan jumlah kendaraan itu juga terjadi di Pelabuhan Merak, Banten yang menghubungkan ke wilayah Sumatra.
Berdasarkan hasil monitoring PT ASDP (Pesero) untuk kurun waktu H-10 (21/3) sampai H (31/3), bila pada mudik Lebaran 2024 terdapat 225.637 kendaraan roda empat yang menyeberang dari Pelabuhan Merak menjadi 225.400 pada arus mudik 2025 ini atau turun 0,1%. Namun jumlah penumpang naik 3%, dari 859.521 (2024) menjadi 885.828 (2025).
Penurunan jumlah pemudik tahun 2025 ini sebetulnya sudah penulis prediksikan sejak sebelum puasa, ketika pemerintah menerapkan kebijakan efesiensi anggaran.
Dampak efisiensi anggaran itu sangat luas dan berpenggaruh terhadap minat warga untuk melakukan mudik lebaran.
ASN-ASN muda, yang masih punya tanggungan anggsuran rumah dan kendaraan, pasti memilih tidak mudik, karena selama 3 bulan terakhir mereka tidak mendapatkan tambahan penghasilan, baik dari perjalanan dinas ataupun kegiatan seremonial, dan konsultansi.
Mereka lebih baik mengefiensikan pendapatannya untuk membayar cicilan rumah dan kendaraan, sehingga memilih tidak mudik. Bagi kaum lasia, minat untuk bepergian amat dipengaruhi oleh berita-berita mengenai cuaca ekstrim.
Sedangkan untuk sektor swasta, banyak Perusahaan melakukan PHK. Hotel hotel dan tempat tempat hiburan juga sepi penggunjung dan ini dampaknya pada turunnya kesejahteraan karyawan sehingga mereka tidak bisa mudik, mereka lebih baik menghemat pendapatnya untuk kelangsungan hidup berikutnya sambil menunggu kepastian nasib mereka.
Persiapan yang Berlebih
Terkait dengan persiapan pemerintah menyambut persiapan mudik lebaran terasa cukup berlebihan.
Hal itu karena mengacu pada hasil survey Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan yang menyatakan bahwa 146 juta berpotensi untuk melakukan mudik Lebaran.
Atas dasar hasil survei itulah, pemerintah dengan melibatkan berbagai steakholder merumuskan kebijakan persiapan penyelenggaran angkutan mudik Lebaran. Sayang dalam perumusan kebijakan ini hanya mendasarkan hasil survei saja, tidak mendasarkan pada evaluasi lapangan pelaksaan mudik lebaran 2024 maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Bila mendasarkan pada hasil evaluasi arus mudik Lebaran 2024 dan kondisi perekonomian nasional, maka persiapannya tidak perlu berlebih, karena pasti jumlah pemudik akan turun.
Sehingga pelarangan kendaraan truk sumbu tiga yang terlalu panjang (16 hari) pun tidak diperlukan.
Pelarangan kendaraan truk yang terlalu lama, di satu sisi menurunkan kinerja ekonomi nasional, dan di sisi lain menyebabkan hilangnya sumber pendapatan selama 16 hari bagi para pengusaha dan awak truk, akhirnya mereka pun tidak bisa mudik.
Kebijakan di Pelabuhan Merak: Mengulangi Kesalahan saat Nataru
Pengaturan lalu lintas dari arah Jakarta menuju Sumatera melalui Pelabuhan Merak kalau hanya dilihat dari kepentingan pemudik saja jelas berhasil, karena tidak ada kemacetan sama sekali, baik menuju arah Pelabuhan Merak, dan tidak menunggu terlalu lama di Pelabuhan Merak untuk diberangkatkan oleh kapal penyeberangan.
Namun dilihat dari aspek bisnis operator, baik PT ASDP maupun Gapasdap (Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan) bukanlah hal yang menggembirakan karena musim mudik Lebaran yang diharapkan akan dapat menuai cuan yang banyak, ternyata kecelik. Hal itu karena kesalahan saat pengaturan arus mudik Nataru 2024 diulangi lagi saat arus mudik Lebaran 2025 ini.
Pada saat Nataru 2024, lalu lintas arah Merak lengang, terminal pelabuhan kosong, dan tingkat keterisian kapal hanya 30% saja.
Tapi arah Pelabuhan BBJ (Bandar Bakau Jaya) di Bojonegara, Banten yang dikhususkan untuk angkutan truk macet panjang dan antrean truk untuk dapat masuk ke kapal harus menunggu berjam-jam.
Hal yang sama terulang pada saat pengaturan arus mudik Lebaran 2025. Pada tanggal 25/3 antrean menuju ke Pelabuhan BBJ mencapai 1,2 km, tapi pada saat yang sama terminal Pelabuhan Merak kosong karena sejak tanggal 24 Maret operasional truk dialihkan ke BBJ dan Ciwandan.
Kebijakan yang keliru ini di satu sisi membuat rugi para transporter angkutan barang dan distribusi barang pun menjadi terhambat, di sisi lain para operator angkutan penyeberangan, baik PT ASDP (Pesero) maupun Gapasdap hanya bisa gigit jari saja.
Semoga kesalahan seperti ini tidak terulang lagi di masa mendatang. Sebetulnya kesalahan ini dapat terhindarkan kalua pengambil kebijakan mau mendengarkan suara dari bawah, tidak hanya berdasarkan insting saja.
Ki DARMANINGTYAS, peneliti di INSTRAN BI ok(Inisiatif Strategis untuk Transportasi) di Jakarta
