SEJUMLAH perempuan pelaku usaha yang tergabung dalam Mak-mak Yogyakarta menyampaian surat terbuka untuk Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat terbuka tersebut, Mak-mak Yogyakarta ini mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah yang akan menaikkan PPN 12% mulai Januari 2025 mendatang.
Juru Bicara Mak-mak Yogyakarta, Mak Aisyah Haifani mengatakan, saat ini para pelaku usaha khususnya golongan UMKM belum sepenuhnya pulih dari pandemi covid-19 dan bahkan sebagian masih menyisakan utang yang harus diselesaikan.
Ia menambahkan, kebanyakan dari Mak-mak Yogyakarta ini terjun sebagai pelaku usaha, untuk membantu perekonomian rumah tangga, karena kondisi perekonomian yang semakin sulit yang tidak cukup jika hanya ditulang-punggungi oleh suami.
Menurut mereka, masih banyak sumber-sumber pemasukan yang akan menggembungkan APBN yang belum digarap serius oleh pemerintah, sehingga menaikkan pajak tidaklah tepat.
Manfaatkan SDA
“Pemerintah belum memaksimalkan pemasukan dari sektor sumber daya alam. Padahal negara kita memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah,” katanya.
Menurut mereka, pengelolaan sumber daya alam saat ini masih belum memberikan pemasukan yang memadai bagi negara. Bahkan, hanya untuk memenuhi kantong-kantong kelompok tertentu saja.
Pada kesempatan itu, Mak-mak Yogyakarta juga mengingatkan pemerintah untuk mencegah korupsi, sehingga dana yang bocor bisa dimanfaatkan unuk kepentingan rakyat.
“PPN 12% yang katanya untuk barang mewah, tetapi kenyataan di lapangan lain, beli barang untuk produksi bagi UMKM pun pasti akan naik,” katanya.
Batalkan
Karena itu, mereka mendesak agar Presiden Prabowo Subianto mengambil kebijakan melalui kewenangan yang melekat pada diri Presiden untuk membatalkan pemberlakukan pajak tersebut.
Mereka juga mendesak agar Presiden mereshuffle Sri Mulyani Indrawati. Karena selama ini, Menteri Keuangan tidak mampu menggali sumber pendapatan negara yang lain kecuali menaikkan pajak dan cukai. (AGT/N-01)
