PEMERINTAH Kota Sukabumi masih melakukan penanganan pascabencana banjir.
Sekaligus menyalurkan bantuan serta menyasar lokasi lain yang dikhawatirkan belum terdata.
Dampak bencana hidrometeorologi di Kota Sukabumi jadi atensi Pemprov Jabar.
Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, meninjau sejumlah lokasi terdampak cuaca ekstrem di Kota Sukabumi, Rabu (6/11).
Bey cukup terkejut dengan dampak yang ditimbulkan cuaca ekstrem di Kota Sukabumi. Tingkat kerusakannya relatif cukup parah. “Ini tentu cukup berat bagi masyarakat,” kata Bey.
Tak hanya di Kota Sukabumi, dampak cuaca ekstrem yang terjadi Selasa (5/11/2024), juga terjadi di Kabupaten Bandung.
Menurut Bey, saat ini memang tengah terjadi peralihan musim dari kemarau ke hujan.
Di masa transisi itu memicu potensi cuaca ekstrem. Kondisinya terjadi hujan berintensitas tinggi yang disertai angin kencang serta petir.
“Hujan ekstrem diprediksi terjadi sampai Februari 2025. Warga harus berhati-hati,” ungkapnya.
Bey mengingatkan masyarakat agar bisa menjaga lingkungan. Pasalnya, di lokasi dia menemukan sampah yang kemungkinan terbawa saat terjadi banjir.
“Kita melihat banyak sampah yang menumpuk di sungai. Kemungkinan ada yang buang sampah sembarangan,” kata Bey.
“Lalu harus diperhatikan juga bangunan di garis sempadan sungai. Pemerintah kota dan kabupaten harus lebih tertib lagi menerbitkan izin,” pungkasnya.
Banjir Kota Sukabumi jadi atensi
Pj Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji mengatakan pascabencana, perkembangan kondisi di lapangan terus ditangani dan dipantau.
Hal itu untuk memastikan tak ada warga yang telantar pascabencana. “Beberapa rumah yang kami kunjungi mengalami kerusakan akibat luapan air dari sungai,” kata Kusmana.
Ia memastikan para pengungsi yang terdampak telah mendapat bantuan tempat tinggal sementara.
Di Kelurahan Cikondang misalnya, terdapat sejumlah masyarakat yang saat ini mengungsi.
“Untuk yang perempuan ditempatkan di aula, sementara laki-laki juga mendapat tempat terpisah untuk beristirahat,” ujarnya.
Kusmana menekankan pentingnya penanganan kolaboratif antara pemerintah daerah dan provinsi merespons kebencanaan.
Ia menegaskan terus berkoordinasi dengan perangkat daerah di Jawa Barat dalam upaya pemulihan pascabencana.
“Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas PUTR, dan Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat dalam upaya pemulihan pascabencana serta peningkatan kesiapsiagaan di kawasan rawan banjir,” pungkasnya. (Zea/S-01)
