PEMBANGUNAN rumah rakyat bisa menggunakan tanah atau lahan sitaan korupsi.
Hal itu diususlkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait agar target pembangunan tiga juta rumah tercapai dalam setahun.
Presiden Prabowo Subianto meminta setiap tahun terbangun 3 juta rumah untuk rakyat dengan harga murah.
Menurutnya harga tanah sangat mahal dan bahan baku membuat rumah juga mahal. Hal itu menyebabkan harga rumah ikut mahal.
Dalam rapat dengan DPR RI, Selasa (29/10), Maruarar menyampaikan bahwa untuk menyelesaikan target tiga juta rumah rakyat ini membutuhkan dana besar.
Saat ini Kementerian PKP hanya mendapat alokasi anggaran Rp5 triliun. Sementara realisasi pembangunan rumah tahun ini baru 200 ribu unit rumah dengan anggaran Rp14 triliun.
Ia pun sudah bertemu dengan Jaksa Agung untuk membahas hal tersebut.
“Saya sudah ketemu Jaksa Agung. Di Banten saja ada 1000 hektare. Jaksa Agung siap menyerahkan,” ungkapnya.
Jika lahan sitaan tersebut bisa diberikan dengan harga murah, bahkan gratis kepada rakyat, akan menekan harga jual rumah untuk rakyat.
“Gimana tanah dari koruptor bisa digunakan untuk rakyat kecil, bagi yang punya gaji, enggak susah,” ujarnya.
Menurutnya bila hal itu bisa tercapai maka guru, ASN, tentara yang tidak punya rumah bisa mendapatkan rumah murah.
Selain tanah, bahan bangunan juga perlu dinegosiasi. Menteri PKP akan menemui Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh untuk membantu.
Menurutnya, pemerintah bisa melakukan perjanjian jangka panjang dengan para korporasi material properti untuk menekan biaya. Misalnya kerja sama dengan pabrik semen dengan harga diskon.
“Akan murah harga jual buat rakyat karena biaya-biaya untuk materialnya akan turun,” ujar Maruarar meminta saran dari DPR RI. (*/S-01)
