DOSEN Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Esther Sri Astuti S.A., PhD mengatakan bahwa visi misi yang diusung Prabowo-Gibran saat kampanye berbanding terbalik terhadap profil APBN Indonesia.
Visi misi Prabowo-Gibran fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pekerjaan layak. Juga pendidikan bagus, pemenuhan kebutuhan dasardengan harga terjangkau. Pendapatan yang cukup, pelayanan kesehatan, serta keamanan optimal.
Esther mengatakan visi misi ini berbanding terbalik dengan profil APBN Indonesia yang memiliki pengeluaran relatif lebih besar. Sementara pendapatan pajak lebih rendah sehingga menimbulkan risiko fiskal bagi pemerintahan mendatang.
Menurutnya, visi misi tersebut tampaknya berbanding terbalik terhadap profil APBN Indonesia yang memiliki pengeluaran relatif besar. Dan pendapatan pajak yang rendah sehingga menimbulkan risiko fiskal bagi pemerintahan mendatang.
“Beberapa solusi yang dapat dilaksanakan bagi pemerintahan mendatang meliputi peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja melalui kawasan ekonomi khusus, perbaikan infrastruktur dan penyelesaian masalah hukum,” kata Esther dalam acara Sekolah Demokrasi, Jumat (2/8).
Tema yang diusung di Sekolah Demokrasi adalah “Tantangan Ekonomi Politik Pemerintahan Baru: Menyambut Kabinet Prabowo-Gibran”.
Esther menjelaskan pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi didorong oleh transformasi struktural. Hal itu terindikasi dengan peningkatan industri pengolahan. Sektor pertanian tetap tumbuh meningkat didorong peningkatan produktivitas,
Adapun sektor listrik dan kontruksi tumbuh mendukung pengembangan sektor industri dan pembangunan IKN. Juga berkembangnya transformasi digital.
Sedangkan pertumbuhan ekonomi di sisi pengeluaran dilihat dari konsumsi Rumah Tangga (RT) dan Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) tetap tumbuh.
“Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan yang lebih baik tentu sangat diperlukan. Akselerasi pertumbuhan ekonomi, perlu diaktifkan,” saran Esther.
“Mesin-mesin pertumbuhan seperti investasi, ekspor dan pengeluaran pemerintah dengan prioritas pada pembangunan daripada proyek non-prioritas” pungkasnya.(Htm/S-01).
