
DATA pribadi semakin sering diperlakukan seperti syarat kecil yang harus dilewati untuk mendapatkan layanan digital. Nomor telepon diberikan untuk membuat akun, alamat rumah dimasukkan untuk mengirim pesanan, tanggal lahir dicantumkan untuk melengkapi profil, bahkan foto dan dokumen identitas dapat diunggah hanya dengan beberapa kali klik.
Di saat yang sama, data pribadi yang sama dapat menjadi komoditas bernilai ketika jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab.
Persoalannya, kebocoran data tidak selalu bermula dari peretasan. Dalam banyak situasi, data justru diserahkan oleh pemiliknya sendiri.
Persoalan perlindungan data pribadi tidak dapat dilepaskan dari kebiasaan masyarakat dalam menggunakan layanan digital.
Ruang digital
Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat semakin terbiasa memberikan berbagai informasi pribadi untuk mengakses aplikasi, layanan digital, belanja daring, pendidikan, hingga media sosial.
“Di ruang digital kita terbiasa memberikan nama lengkap, nomor telepon, alamat, email, lokasi, bahkan dokumen identitas tanpa memahami bagaimana data itu dikumpulkan, disimpan, digunakan, dan berpotensi dibagikan kepada pihak lain,” ujar Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Novi Kurnia.
Menurutnya, kemudahan memperoleh layanan digital sering kali menjadi pertimbangan utama pengguna dibandingkan kesadaran terhadap konsekuensi dari data yang diberikan.
Pola serupa juga terlihat di media sosial ketika pengguna membagikan informasi seperti tanggal lahir, nama anggota keluarga, alamat rumah, hingga foto pribadi.
Jejak digital
Kondisi ini menjadi persoalan ketika masyarakat belum memiliki kesadaran yang cukup mengenai jejak digital dari setiap informasi yang dibagikan. Data yang telah diunggah ke ruang digital tidak selalu mudah untuk ditarik kembali karena dapat disimpan, disalin, atau digunakan pihak lain.
Novi menjelaskan, literasi digital tidak cukup hanya ditunjukkan melalui kemampuan seseorang menggunakan teknologi. Pengguna juga perlu memiliki kesadaran kritis dan bertanggung jawab atas aktivitas digitalnya, terutama dalam menjaga identitas digital dan data pribadi.
“Kompetensi literasi kita bukan hanya pada pengetahuan. Seseorang mungkin sudah memahami bahwa membagikan data pribadi itu tidak aman, tetapi dalam praktiknya masih sering dilakukan karena merasa situasinya aman atau karena orang yang meminta data adalah orang yang dikenal,” katanya.
Menurut Novi, kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara pengetahuan mengenai keamanan digital dan perilaku pengguna.
Risiko dari kebiasaan
Seseorang dapat mengetahui risiko membagikan data pribadi, tetapi tetap memberikan informasi karena menganggapnya sebagai hal yang biasa atau bagian dari kebutuhan menggunakan layanan tertentu.
Risiko dari kebiasaan itu menjadi semakin besar ketika data pribadi kemudian mengalami kebocoran. Ia mencontohkan kasus dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan pada 2021 yang melibatkan data ratusan juta penduduk, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat, dan nomor telepon.
Menurut Novi, kebocoran data dapat membuka peluang terjadinya berbagai bentuk penyalahgunaan, mulai dari pembobolan rekening dan penipuan pinjaman daring ilegal hingga pemetaan profil seseorang untuk kepentingan politik maupun iklan.
Data yang berkaitan dengan akun media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk pemerasan secara daring, termasuk sextortion.Rangkaian risiko ini menunjukkan bahwa data pribadi memiliki nilai jauh melampaui informasi administratif biasa.
Dimulai dari diri sendiri
Ketika sejumlah informasi digabungkan, data dapat digunakan untuk mengenali, memetakan, atau bahkan memanipulasi pemiliknya. Karena itu, perlindungan data tidak cukup dilakukan setelah kebocoran terjadi, tetapi perlu dimulai sejak seseorang memutuskan informasi apa yang akan dibagikan dan kepada siapa.
Di sisi lain, tanggung jawab perlindungan data tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pengguna. Novi menekankan bahwa institusi, perusahaan, dan platform yang mengelola data juga memiliki kewajiban untuk memastikan informasi pengguna disimpan dan dikelola secara aman.
“Kalau kita mengelola data pribadi, tanggung jawabnya tidak bisa hanya dibebankan kepada individu sebagai pengguna atau warga negara. Platform dan institusi yang mengelola data pribadi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan data-data itu dikelola secara aman dan tertib,” jelasnya.
Pengguna katanya, juga perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai bagaimana data mereka akan digunakan. Platform digital semestinya memberikan penjelasan mengenai risiko serta mekanisme perlindungan data melalui ketentuan layanan yang mudah dipahami.
Pengelolaan banyak pihak
Namun, persoalan muncul ketika informasi mengenai syarat dan ketentuan penggunaan layanan ditampilkan dalam bentuk yang panjang dan sulit dibaca. Kondisi ini membuat pengguna cenderung langsung menyetujui ketentuan tanpa memahami bagaimana data pribadi mereka akan diproses.
Persoalan perlindungan data menjadi semakin kompleks ketika informasi pribadi berada dalam pengelolaan banyak pihak. Meskipun pengguna telah berhati-hati, kebocoran tetap dapat terjadi apabila sistem keamanan organisasi atau perusahaan yang menyimpan data berhasil ditembus.
“Kadang-kadang orang yang sudah aware dan sudah hati-hati, datanya masih bisa bocor. Data itu dikelola oleh banyak pihak, baik kantor maupun organisasi atau perusahaan yang memegang data. Sistem keamanannya mungkin sudah dipasang macam-macam, tetapi pihak yang mencoba membobol juga semakin pintar,” ungkap Novi.
Fenomena jual beli data pribadi di Telegram, menurut Novi, juga perlu dilihat sebagai persoalan yang lebih luas daripada sekadar kelemahan satu platform. Data dapat diperjualbelikan oleh pihak tertentu yang memanfaatkan platform digital sebagai sarana transaksi.
Pengelolaan identitas
Pola serupa bahkan telah ditemukan dalam praktik di ruang non-digital, misalnya ketika nomor telepon yang dikumpulkan melalui daftar hadir atau kegiatan tertentu kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan lain.
Karena itu, Novi juga mengingatkan pentingnya pengelolaan identitas digital secara terpisah, terutama melalui penggunaan email.
Ia menyarankan agar pengguna tidak menggunakan satu alamat email untuk seluruh kebutuhan, khususnya untuk keperluan kedinasan, media sosial, dan layanan yang berkaitan dengan perbankan.
“Email kedinasan sebaiknya digunakan untuk keperluan kedinasan. Untuk perdagangan, media sosial, dan perbankan, sebaiknya menggunakan email yang berbeda agar identitas digital tidak terkumpul dalam satu tempat,” tuturnya.
Khusus mahasiswa
Bagi mahasiswa, pemisahan ini menjadi semakin penting karena email institusi pada umumnya memiliki masa penggunaan yang berkaitan dengan status mereka sebagai mahasiswa.
Novi mengingatkan agar mahasiswa tidak menggunakan email institusi untuk layanan yang bersifat permanen, terutama perbankan atau akun digital penting, karena akses terhadap email tersebut dapat berakhir ketika masa studi selesai.
Upaya menjaga keamanan data pribadi, dengan demikian, membutuhkan keterlibatan pengguna sekaligus institusi dan penyedia layanan digital.
Kesadaran untuk tidak sembarang membagikan informasi perlu berjalan beriringan dengan pengelolaan data yang transparan, sistem keamanan yang memadai, serta edukasi mengenai keamanan digital yang dilakukan secara berkelanjutan. (AGT/M-01)








