
PULUHAN kepala desa yang tergabung dalam Ikatan Kerukunan Kepala Desa (IKKD) Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, menggelar kunjungan studi tiru ke Kampung Edukasi Sampah (KES), di RT 23 RW 07 Kelurahan Sekardangan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, pada Jumat (6/11).
Kunjungan itu bertujuan untuk mempelajari berbagai inovasi pengelolaan lingkungan dan sampah berbasis masyarakat guna diterapkan di wilayah perdesaan Kabupaten Tanah Laut.
Dalam peninjauan tersebut, rombongan mempelajari pengelolaan lingkungan terintegrasi berbasis prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R).
Fasilitas yang dipelajari meliputi pengolahan sampah organik melalui komposter aerob, metode Takakura, tong aerob, mesin pencacah, hingga budidaya maggot Black Soldier Fly (BSF).
Sementara untuk sampah anorganik, kawasan ini memanfaatkan Bank Sampah Telulikur sebagai sarana pemilahan dan pemberdayaan ekonomi warga.
Pengolahan air limbah

Selain pengolahan sampah, rombongan juga meninjau instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal yang mengolah air selokan menjadi air penyiraman tanaman.
Penggunaan panel surya untuk energi terbarukan, instalasi hidroponik, serta pembuatan sumur resapan juga tidak luput dari tinjauan mereka.
Perwakilan Kecamatan Bati-Bati, Lastri, menyatakan bahwa pengolahan air limbah rumah tangga melalui IPAL komunal menjadi salah satu inovasi utama yang berpotensi diadaptasi oleh desa-desa di wilayah mereka.
Senada dengan hal tersebut, perwakilan kepala desa Kabupaten Tanah Laut, Sukiman, menegaskan bahwa perangkat desa yang hadir berkomitmen untuk merealisasikan pengetahuan yang diperoleh ke dalam program nyata di desa masing-masing.
Integrasi pengelolaan lingkungan

Pegiat lingkungan Kampung Edukasi Sampah, Edi Priyanto, menekankan pentingnya integrasi pengelolaan lingkungan tingkat desa dengan sasaran Sustainable Development Goals (SDGs).
Menurutnya, pengolahan lingkungan di perdesaan berkontribusi langsung pada SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), SDG 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), serta SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim).
”Pemerintah desa harus memahami indikator SDGs dan menerjemahkannya ke dalam kegiatan nyata. Keberhasilan pengolahan lingkungan tidak semata-mata ditentukan besarnya anggaran, tetapi oleh kesadaran, kepemimpinan, dan keterlibatan aktif masyarakat,” ujar Edi.
Kawasan edukasi lingkungan ini menerima tiga ribu hingga empat ribu pengunjung per tahun dari berbagai kalangan nasional maupun internasional. Kampung Edukasi Sampah ini terus membuka ruang studi tiru bagi pemerintah desa, BUMDes, dan akademisi untuk mendorong kemandirian pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan di seluruh Indonesia. (Xena/M-01)






