BENCANA banjir dan longsor yang terus melanda Kabupaten Bandung, Jawa Barat mengundang keprihatinan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jabar.
Walhi menilai jika saat ini wilayah Kabupaten Bandung sedang berada di fase krisis ekologis dan ini menandakan bahwa kabupaten yang dipimpin Dadang Supriatna itu gagal mengatasi bencana.
“Walhi prihatin pada masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Bandung. Saya juga menegaskan bahwa banjir yang merendam wilayah Sapan, Rancatunjung, hingga Sapan Cikeruh pada 12 April lalu merupakan bukti kegagalan tata kelola ruang di Kabupaten Bandung,” tegasnya, Senin (13/4).
Wahyudin menyebut, jika bencana yang melanda Kabupaten Bandung bukan sekadar faktor alam, melainkan dampak langsung dari rusaknya ekosistem Sungai Citarik dan buruknya sistem drainase.
Cuaca buruk
Diberitakan, angin kencang disertai hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bandung pada Selasa (7/4) hingga Minggu (12/4) malam, memicu rangkaian bencana banjir dan tanah longsor.
Bencana yang menerjang itu menyapu sejumlah kecamatan secara bersamaan. Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan BPBD Kabupaten Bandung, bencana banjir terjadi di Desa Majakerta, Kecamatan Majalaya, serta di Jalan Tanggulun Ibun, Desa Tanggulun, Kecamatan Ibun.
Sementara itu, peristiwa longsor terjadi di Jalan Raya Pacet-Cibereum, Desa Sukapura, Kecamatan Kertasari; di Desa Tribaktimulya, Kecamatan Pangalengan, serta di beberapa titik di Kecamatan Pacet, mencakup Desa Pangauban, Desa Cikitu, Desa Girimulya, dan Desa Mandalahaji.
Kejadian longsor tambahan juga tercatat di Kampung Balekambang RT 003 RW 016, Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya.
Akses jalan terputus
Di Desa Majakerta, Kecamatan Majalaya, warga terdampak mencapai 406 kepala keluarga atau sekitar 1.413 jiwa dari RW 01 dan RW 02 Kampung Rancabali.
Banjir juga menggenangi Jalan Tanggulun Ibun, Kecamatan Ibun, dengan dampak yang dirasakan warga RW 04 sebanyak 250 kepala keluarga, RW 05 sebanyak 200 kepala keluarga, dan RW 07 sebanyak 150 kepala keluarga.
Di Kecamatan Pacet, longsor mengakibatkan dua unit rumah terdampak dan tiga rumah terputus akses jalannya di Desa Pangauban.
Di Desa Cikitu, tiga unit rumah terdampak dan empat rumah terancam, serta dua kepala keluarga terpaksa mengungsi. Lalu di Desa Mandalahaji, satu rumah roboh dan dua kepala keluarga dengan sembilan jiwa harus meninggalkan tempat tinggal mereka.
Evaluasi perijinan tata ruang
Di Kecamatan Majalaya, bantaran sungai di Desa Sukamaju tergerus sepanjang 20 meter dengan kedalaman 8 meter akibat derasnya arus sungai.
“Saya menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung tidak kompeten dalam memitigasi dampak alih fungsi lahan di kawasan hulu dan pemeliharaan infrastruktur sungai,” tandasnya.
Jadi lanjut Wahyudin, kondisi yang ada hari ini menunjukkan bahwa Bupati Bandung, Dadang gagal total dalam mengelola ruang dan sungai. Dan jika kerusakan Sungai Citarik terus dibiarkan tanpa evaluasi serius terhadap perizinan tata ruang, masyarakat akan terus menjadi korban.
Asesmen rumah terdampak
Sementara itu Bupati Dadang turun langsung ke lapangan menyasar lokasi banjir dan permukiman masyarakat yang terdampak angin puting beliung atau angin kencang di Kecamatan Banjaran, Arjasari, Pameungpeuk, Ciparay, Solokanjeruk dan Sapan Bojongsoang pada Senin (13/4).
“Ada 13 kecamatan yang terdampak banjir dan puting beliung, yakni Kecamatan Solokanjeruk, Baleendah, Dayeuhkolot, Bojongsoang, Rancaekek, Katapang Margahayu. Lalu Kecamatan Rancaekek, Arjasari, dan juga Katapang, Dayeuhkolot, Baleendah Kertasari dan Pacet,” bebernya.
Kini pemkab lanjut Dadang, Saat ini, sedang melakukan asesmen berapa jumlah rumah yang terdampak angin puting beliung. Termasuk rumah yang mengalami kerusakan akibat tanggul aliran sungai yang jebol.
Pemkab Bandung tidak tinggal diam dalam penanganan rumah yang terdampak angin puting beliung.
“Kami kemarin dapat data itu di 63 rumah, langsung kita perbaiki. Rumah yang mengalami kerusakan dan tidak layak huni akibat angin puting beliung itu, maka masuk ke program rutilahu atau perbaikan rumah tidak layak huni.”
“Lalu rumah yang mengalami kerusakan menengah ke atas diberikan bantuan kebencanaan dengan anggaran yang siapkan sebesar Rp3 miliar untuk penanganan kebencanaan,” tutupnya. (zahra/M-01)
