KEMENTERIAN Agama bersama Komisi VIII DPR RI mengajak umat Islam untuk tetap menjaga persatuan dan saling menghormati apabila terdapat perbedaan dalam penetapan awal Ramadan 1447 H/2026 M. Seruan ini disampaikan usai Sidang Isbat penetapan 1 Ramadan di Jakarta, Selasa (17/2/2026).
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan, keputusan pemerintah diambil melalui proses yang memadukan pertimbangan syar’i dan ilmiah secara komprehensif.
“Penetapan awal Ramadan dilakukan melalui mekanisme yang sudah kita jalankan bertahun-tahun, yakni memadukan hisab dan rukyat. Keputusan ini bukan hanya pertimbangan teknis, tetapi juga bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan kepastian bagi umat,” ujar Menag.
Ia mengajak masyarakat menyikapi kemungkinan perbedaan dengan kedewasaan. Menurutnya, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam merawat perbedaan secara rukun.
“Kalau pun ada yang memulai berbeda, mari kita hormati. Jangan sampai perbedaan teknis mengurangi ukhuwah kita sebagai sesama umat Islam,” tambahnya.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyampaikan bahwa sidang telah membahas penentuan awal Ramadan dengan mempertimbangkan kaidah keagamaan dan kaidah ilmiah. Berdasarkan paparan Tim Hisab Rukyat Kemenag, posisi hilal masih berada di bawah ufuk sehingga tidak memungkinkan untuk dirukyat.
Beda Awal Ramadan tetap jaga persatuan
Pemerintah pun menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.
“Berdasarkan kaidah keagamaan dan kaidah ilmiah yang telah didiskusikan, hilal tidak memungkinkan terlihat karena posisinya masih minus,” ujar Marwan.
Ia menegaskan, perbedaan metode dalam menetapkan awal bulan Hijriah tidak boleh menjadi alasan perpecahan. “Perbedaan jangan membuat kita tercerai-berai. Mari saling menghargai dan memperbanyak amal ibadah,” lanjutnya.
Komisi VIII DPR RI, kata dia, mendukung langkah Menteri Agama untuk terus mempertemukan berbagai pendekatan dalam penetapan awal bulan Hijriah, termasuk wacana kalender global, demi terciptanya kebersamaan umat di masa mendatang.
Sidang Isbat ini turut dihadiri Ketua Umum MUI, Dirjen Bimas Islam, pimpinan ormas Islam, serta perwakilan BMKG, BRIN, Badan Informasi Geospasial, dan Planetarium Jakarta. Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama juga memaparkan hasil pengamatan dan perhitungan posisi hilal dari berbagai wilayah di Indonesia. (*/S-01)
