PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu (7/1) lalu menandatangani sebuah memorandum yang mengarahkan penarikan AS dari 66 organisasi internasional yang dinilai “tidak lagi melayani kepentingan Amerika Serikat”. Hal tersebut diumumkan Gedung Putih melalui akun resminya di platform X.
Mengusung slogan “America First”, Gedung Putih menyebutkan bahwa organisasi yang ditinggalkan terdiri atas 31 badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan 35 organisasi non-PBB.
Berdasarkan daftar yang dipublikasikan di situs resmi Gedung Putih, sebagian besar organisasi yang menjadi sasaran penarikan diri merupakan lembaga, komisi, dan panel penasihat yang berafiliasi dengan PBB. Organisasi-organisasi tersebut bergerak di bidang perubahan iklim, tata kelola global, ketenagakerjaan, serta isu-isu lain yang oleh pemerintahan Trump dikategorikan sebagai promotor agenda keberagaman dan kebijakan “woke”.
Amerika Serikat akan menarik diri dari sejumlah badan PBB, termasuk panel-panel Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) untuk kawasan Afrika, Amerika Latin dan Karibia, Asia dan Pasifik, serta Asia Barat. Selain itu, AS juga keluar dari Komisi Hukum Internasional, International Trade Centre, serta badan PBB bidang perdagangan dan pembangunan (UN Trade and Development).
Badan PBB dan organisasi global tidak untungkan AS
Sementara itu, organisasi non-PBB yang ditinggalkan antara lain 24/7 Carbon-Free Energy Compact, Global Counterterrorism Forum, Global Forum on Migration and Development, Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), International Renewable Energy Agency (IRENA), serta Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia.
Tanggal 20 Januari menandai satu tahun masa jabatan kedua Presiden Trump. Sejak kembali ke Gedung Putih hampir setahun lalu, Trump telah mengumumkan rencana penarikan AS dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Perjanjian Iklim Paris, serta badan kebudayaan PBB, UNESCO.
Selain itu, pemerintahan Trump juga memangkas pendanaan AS untuk PBB, menghentikan keterlibatan AS dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, serta memperpanjang penangguhan pendanaan untuk Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).
Sebelumnya pada hari yang sama, Trump menyatakan keraguannya terhadap komitmen NATO dalam membela Amerika Serikat jika diperlukan. Pernyataan tersebut disampaikan melalui unggahan di platform Truth Social, dua hari setelah Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen memperingatkan bahwa potensi serangan militer AS ke Greenland dapat secara efektif mengakhiri aliansi militer tersebut. (*/S-01)
