ANGKA perceraian di Kabupaten Sidoarjo pada 2025 tercatat sebanyak 3.408 kasus. Tingginya angka perceraian yang diputus Pengadilan Agama (PA) Sidoarjo tentu saja mendorong lonjakan status janda baru.
Tren ini memicu kekhawatiran lintas sektor, dari pemerintah hingga pemerhati sosial. Lantaran dampaknya tak hanya hukum tetapi juga ekonomi dan psikologis keluarga.
Rekapitulasi PA Sidoarjo mencatat 3.408 perempuan resmi menyandang status janda baru sepanjang Januari hingga Desember 2025.
Angka itu berasal dari 2.591 putusan cerai gugat yang diajukan istri dan 817 cerai talak yang diajukan suami.
Konflik rumah tangga
Dominasi cerai gugat menegaskan fenomena baru, di mana perempuan kini lebih berani mengakhiri pernikahan yang tak lagi sehat. Kaum Hawa lebih berani mengambil keputusan meski konsekuensinya berat.
Panitera Muda Hukum PA Sidoarjo, Bayu Endragupta, menegaskan akar utama perceraian tetap sama, yaitu konflik rumah tangga berkepanjangan. Konflik berkepanjangan karena sudah tidak ada kecocokan akibat berbagai faktor.
“Mayoritas alasan yang dikabulkan majelis hakim adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus, mencapai lebih dari tiga ribu perkara. Ini bukan keputusan instan, tapi konflik yang sudah lama tidak menemukan jalan keluar,” kata Bayu Endragupta, Kamis (1/1).
Selain konflik, PA juga mencatat pemicu lain, yaitu ada 88 perkara karena ditinggal pasangan, satu poligami, dan satu KDRT.
Sinyal sosial
Meski kecil secara jumlah, Bayu menilai kasus di luar pertengkaran menjadi sinyal sosial yang tak boleh disepelekan.
“Kasus seperti ditinggal pasangan atau KDRT memang sedikit, tetapi ini sinyal penting. Artinya, masih ada persoalan serius di ruang domestik yang perlu ditangani sejak hulu, bukan saat sudah di pengadilan,” ujar Bayu.
Dampak dari ribuan putusan cerai itu kini mulai terlihat di lapangan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sidoarjo menyebut banyak janda baru yang menghadapi beban ganda.
Yaitu sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh anak. Pemerintah daerah pun menilai data ini layak disebut sebagai darurat sosial keluarga.
Langkah preventif
“Perceraian bukan hanya angka statistik. Ada ibu yang harus memulai dari nol, ada anak yang tumbuh dengan trauma, ada keluarga besar yang ikut menanggung beban. Ini harus jadi evaluasi kebijakan dan gerakan sosial bersama,” kata Bayu Endragupta.
PA Sidoarjo, kata Bayu, mendorong langkah preventif 2026 bagi pasangan yang mau menikah maupun yang sudah berkeluarga. Yaitu edukasi pranikah, konseling keluarga, hingga penguatan peran lingkungan sosial untuk mendeteksi konflik sejak dini.
“Kami berharap ini jadi momentum kebangkitan gerakan ketahanan keluarga. Bukan untuk menghakimi yang bercerai, tetapi mencegah pernikahan runtuh karena konflik yang sebenarnya bisa diselamatkan,” tegas Bayu Endragupta. (OTW/N-01)
