Gubernur Jateng Harap RUU Perlindungan Konsumen segera Ditetapkan

GUBERNUR Jawa Tengah Ahmad Luthfi berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Konsumen segera disahkan menjadi undang-undang. Ia menilai, pembaruan atas UU Nomor 8 Tahun 1999 sangat penting agar perlindungan terhadap konsumen dapat berjalan lebih efektif.

“Harapannya segera direalisasikan. Sehingga apabila terjadi sengketa terkait perlindungan konsumen bisa langsung diatasi,” ujar Ahmad Luthfi saat menerima kunjungan kerja Komisi VI DPR RI di Hotel Gumaya, Kota Semarang, Rabu (12/11).

Kunjungan Komisi VI DPR RI tersebut bertujuan menghimpun masukan dari berbagai pihak di Jawa Tengah terkait penyusunan RUU Perlindungan Konsumen.

Lembaga baru

Menurut Luthfi, pertemuan ini juga melibatkan akademisi Fakultas Hukum Undip, Polda Jateng, dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) agar pembahasan menjadi lebih komprehensif.

BACA JUGA  Para Bupati dan Wali Kota di Jateng Diminta Siapkan Kawasan Industri

Ia menjelaskan, RUU Perlindungan Konsumen yang baru akan memperkuat hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, memperjelas peran pemerintah pusat dan daerah, serta membentuk Badan Penyelenggara Perlindungan Konsumen (BPPK) sebagai lembaga baru.

Selain itu, penyelesaian sengketa konsumen akan dilakukan oleh Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen (LPSK) yang dibentuk di setiap kabupaten/kota dengan dukungan dana APBN.

Sudah 25 tahun

Guru Besar Fakultas Hukum Undip Paramita Prananingtyas menilai pembaruan undang-undang ini penting, mengingat regulasi lama sudah berusia 25 tahun dan belum mengatur fenomena baru seperti e-commerce.

.“Undang-undang ini harus adaptif dengan perkembangan digital dan melibatkan sinkronisasi lintas sektor,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menegaskan, revisi undang-undang ini diperlukan agar penegakan hukum perlindungan konsumen lebih relevan dengan kondisi terkini.

BACA JUGA  HUT ke-403 Pekalongan Diharap Jadi Momentum Membangun dan Bersatu

“Kunjungan kami untuk mendapatkan masukan guna memperbaiki RUU Perlindungan Konsumen,” kata Anggia. (Htm/N-01)

Dimitry Ramadan

Related Posts

Pemprov dan Polda Jabar Perkuat Mitigasi Bencana

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat dan Polda Jabar memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan menyiapkan personel, tim kesehatan, peralatan, serta dukungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Langkah tersebut dilakukan melalui…

IDM Beri Harga Tiket Khusus untuk Warga Lokal ke Borobudur dan Prambanan

PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero) atau InJourney Destination Management (IDM) menghadirkan penawaran istimewa melalui program Sambang Candi bagi masyarakat lokal di Yogyakarta, Klaten, Magelang, dan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Pemprov dan Polda Jabar Perkuat Mitigasi Bencana

  • November 19, 2026
Pemprov dan Polda Jabar Perkuat Mitigasi Bencana

Empat Terminal Kereta Api Perkuat Ekosistem Logistik Halal

  • November 19, 2026
Empat Terminal Kereta Api Perkuat Ekosistem Logistik Halal

Tingkatkan Nilai Jual Tomat Lewat Bubuk Premium, Tim UGM Juara 1 Kompetisi Bisnis

  • November 19, 2026
Tingkatkan Nilai Jual Tomat Lewat Bubuk Premium, Tim UGM Juara 1 Kompetisi Bisnis

Mahasiswa UNY Tebar 1.000 Benih Ikan dan Bersihkan Sungai Koteng

  • November 19, 2026
Mahasiswa UNY Tebar 1.000 Benih Ikan dan Bersihkan Sungai Koteng

IDM Beri Harga Tiket Khusus untuk Warga Lokal ke Borobudur dan Prambanan

  • November 19, 2026
IDM Beri Harga Tiket Khusus untuk Warga Lokal ke Borobudur dan Prambanan

Jadi Muncikari Open BO, Perempuan Asal Porong Ditangkap Polisi

  • November 19, 2026
Jadi Muncikari Open BO, Perempuan Asal Porong Ditangkap Polisi