GELOMBANG unjuk rasa yang melanda berbagai daerah di Jawa Tengah pada Agustus 2025 menyisakan catatan serius. Aksi yang berawal dari keresahan publik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, berujung pada kerusuhan dan perusakan fasilitas umum.
Syifaul Arifin dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) menilai, disinformasi menjadi faktor utama yang memperkeruh situasi di lapangan. Banyak konten lama diunggah ulang dengan narasi baru yang provokatif, bahkan muncul video hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI).
“Banyak konten dimanipulasi dan diunggah ulang untuk memanaskan suasana. Itu turut memperparah kericuhan,” ujarnya dalam diskusi publik bertema “Demo Rusuh atau Perusuh Demo?” di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (9/10).
Menurut Syifaul, di tengah kekecewaan publik terhadap isu sosial-ekonomi seperti kenaikan pajak dan tunjangan DPR, kabar bohong mudah memicu emosi massa. Ia juga menyoroti media arus utama yang sering mengulang narasi “demo ditunggangi kelompok tertentu” tanpa analisis mendalam.
Syerli, pelajar SMA Kaliwungu yang hadir dalam diskusi, menilai kritik publik seharusnya dijawab dengan dialog, bukan kekerasan. “Sekarang ini no viral no justice, jadi pemerintah harus cepat merespons sebelum semuanya meledak di jalan,” ujarnya.
Fenomena banyaknya pelajar yang ikut turun ke jalan dinilai sebagai dampak derasnya arus informasi tanpa kontrol di media sosial. Pengamat sosial Universitas Bhayangkara, T. Supriyadi, menyebut media sosial kini menjadi “arena tanpa pagar” yang rawan provokasi.
“Emosi massa mudah tersulut, apalagi di tengah ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah,” katanya. Ia menegaskan, keterlibatan pelajar dalam demo menjadi bukti lemahnya literasi digital di masyarakat.
Disinformasi dan literasi digital
Dari pihak kepolisian, Kabag Wasidik Direskrimsus Polda Jateng AKBP Prawoko menyatakan bahwa penanganan aksi dilakukan secara bertahap sesuai eskalasi di lapangan. “Awalnya tertib, tapi ketika terjadi pelemparan dan pembakaran, aparat harus bertindak,” tegasnya. Polisi juga masih menelusuri keberadaan penyusup yang diduga memprovokasi massa.
Diskusi yang digelar Forum Wartawan Peliput Jawa Tengah (FWPJT) bekerja sama dengan Bank Jateng dan Pemprov Jateng itu menghasilkan kesimpulan: penanganan demonstrasi tak cukup dengan pendekatan keamanan. Literasi digital, kecepatan respon pemerintah, dan etika bermedia menjadi kunci mencegah aksi serupa terulang.
Masyarakat kini hidup di era “klik cepat, emosi cepat.” Tanpa kemampuan memilah informasi dan ruang dialog yang terbuka, potensi rusuh sosial bisa muncul kapan saja dari satu unggahan viral. (Htm/S-01)
