
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menegaskan komitmennya mendukung program perumahan nasional melalui penyelenggaraan Akad Massal KPR Sejahtera FLPP dan Serah Terima Kunci, Senin (29/9). Acara ini dihadiri langsung Presiden RI Prabowo Subianto dan menjadi bagian penting dari akselerasi Program 3 Juta Rumah.
Kegiatan ini merupakan inisiatif Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama BP Tapera dan para pemangku kepentingan. Targetnya, penyediaan rumah subsidi ditingkatkan dari 220.000 menjadi 350.000 unit per tahun, guna menghadirkan hunian layak dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat. “Ini adalah prestasi membanggakan sekaligus bukti kerja keras bersama untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Akad massal kali ini tercatat sebagai yang terbesar, melibatkan 26.000 unit rumah bagi MBR. Sebanyak 200 MBR mengikuti prosesi secara langsung bersama Presiden, sementara 24.800 lainnya terhubung daring dari 90 lokasi di sedikitnya 30 provinsi.
Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menegaskan pihaknya bangga dipercaya sebagai mitra strategis pemerintah. “Komitmen ini adalah wujud nyata peran BSI sebagai sahabat finansial, sosial, dan spiritual dalam memberikan akses perumahan syariah yang mudah dan menyejahterakan,” jelasnya, Selasa (30/9).
Sejak 2012 hingga 24 September 2025, BSI telah menyalurkan KPR FLPP untuk 64.073 unit rumah dengan total pembiayaan Rp8,34 triliun. Pada 2024, kuota 1.694 unit senilai Rp273,30 miliar terserap penuh.
Tahun ini, kinerja BSI bahkan melampaui target. Dari alokasi awal 1.819 unit, realisasi sudah mencapai 2.919 unit atau 172,6%. Dengan tambahan kuota, total target BSI tahun 2025 naik menjadi 5.000 unit, dan per 24 September sudah terserap 58,38%.
“Kami optimistis kuota tahun ini dapat terserap penuh untuk mendukung suksesnya Program 3 Juta Rumah,” tambah Anggoro.
Sinergi pemerintah, perbankan, dan pengembang diharapkan mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat Indonesia. (DS/S-01)







