PEMERINTAH terus menggencarkan penanggulangan tuberkulosis (TBC) dengan memperluas layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan program penemuan kasus aktif (active case finding). Langkah ini menjadi prioritas Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menekan angka kesakitan dan kematian akibat TBC di Indonesia.
Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono mengatakan, jumlah kasus TBC di Indonesia masih tinggi dan memerlukan penanganan serius.
“TBC menjadi masalah penting karena jumlah kasusnya diperkirakan mencapai 1.060.000 orang. Saat ini baru sekitar 90 persen yang berhasil diidentifikasi dan ternotifikasi,” ujarnya saat meninjau kegiatan active case finding TBC di Puskesmas Teras, Kabupaten Boyolali, Jumat (19/9).
Menurut Prof. Dante, capaian tersebut menunjukkan kemajuan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. “Pada 2022, notifikasi kasus baru hanya 56 persen. Kini meningkat berkat pemeriksaan rutin dan active case finding yang mampu menemukan kasus aktif yang sebelumnya tidak terdeteksi,” jelasnya.
Ia menambahkan, banyak kasus TBC tidak terdiagnosis karena gejalanya mirip penyakit ringan. “Ada pasien yang semakin kurus atau nafsu makan menurun, sering disangka sakit maag, padahal TBC,” katanya.
Salah satu inovasi yang diterapkan adalah pemeriksaan TBC menggunakan rontgen massal. Jawa Tengah sudah memulainya dan hasilnya dinilai efektif. Ke depan, pemerintah berencana menyediakan alat rontgen di seluruh 514 kabupaten/kota.
“Alat ini akan digunakan secara bergilir ke kecamatan-kecamatan dan diberikan gratis untuk masyarakat dalam pemeriksaan kesehatan maupun active case finding TBC,” ujarnya.
Selain rontgen, deteksi dini juga dilakukan melalui pemeriksaan fisik dan formulir skrining. Dengan kombinasi metode tersebut, Prof. Dante optimistis angka kasus TBC bisa ditekan.
“Angka kematian akibat TBC masih tinggi. Data tahun 2022 menunjukkan 386 kasus per 100 ribu penduduk. Target kita menurunkan menjadi 65 per 100 ribu pada 2030,” tegasnya.
Program percepatan penanggulangan TBC ini merupakan arahan Presiden RI. Pemerintah daerah didorong aktif mendukung dengan alokasi anggaran, pelatihan tenaga kesehatan, dan sosialisasi masif ke masyarakat. (*/S-01)
