Bebas BPHTB di 35 Kabupaten/Kota Jateng, Ini Rinciannya

SEBANYAK 35 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah telah menerapkan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) guna mendukung program tiga juta rumah dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perakim) Jateng, Boedyo Darmawan, menyampaikan seluruh daerah sudah memiliki aturan kepala daerah terkait pembebasan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun, terdapat perbedaan kriteria penerima.

“Sebanyak 22 kabupaten/kota membebaskan BPHTB untuk semua WNI yang membeli rumah subsidi. Sementara 13 kabupaten/kota membatasi hanya untuk warga ber-KTP daerah setempat,” jelas Boedyo di Semarang, Senin (15/9).

Menurutnya, aturan domisili di 13 daerah itu cukup menyulitkan, terutama bagi MBR yang bekerja di kawasan perkotaan seperti Semarang tetapi membeli rumah di daerah perbatasan, misalnya Kendal.

BACA JUGA  Ribuan Penumpang Balik Gratis dari Kemenhub Diberangkatkan dari Tirtonadi

Pemprov Jateng juga terus mendorong penyerapan rumah subsidi, salah satunya dengan mendata kebutuhan ASN. Dari hasil sementara, sekitar 13 ribu pegawai berpotensi menjadi target pasar rumah subsidi.

Untuk mengatasi backlog perumahan, Pemprov mengalokasikan APBD provinsi maupun kabupaten/kota untuk backlog kelayakan, sementara backlog kepemilikan difasilitasi lewat program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Ketua DPD Himperra Jateng, Sugiyatno, menambahkan kebijakan pembebasan BPHTB sebaiknya diseragamkan. “Di Solo Raya sudah bebas, tapi hanya untuk warga ber-KTP domisili setempat. Kami berharap berlaku nasional agar tidak menghambat investasi,” ujarnya.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menekankan perlunya sinergi antar pihak untuk menyelesaikan backlog perumahan. Ia mendorong segera dilakukan workshop dan rapat koordinasi dengan bupati, wali kota, Himperra, perbankan, PLN, dan BPN.

BACA JUGA  Gubernur Jateng: Menaikkan PBB Jangan Merugikan Masyarakat

“Kita sudah mendapat penghargaan dari Menteri Perumahan. Jangan sampai kinerja terhambat karena perizinan. Koordinasi di tingkat provinsi bisa dilakukan agar ada kepastian,” tegasnya. (Htm/S-01)

Siswantini Suryandari

Related Posts

Polresta Sidoarjo Gagalkan Peredaran 3 Kilogram Ganja

SATRESNARKOBA Polresta Sidoarjo mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ganja seberat 3 kilogram dengan menangkap seorang karyawan pabrik berinisial AT alias Acle (29) di kawasan Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin…

Polresta Yogyakarta Bekuk Pelaku Pemerasan Bermodus Temuan Ponsel di Malioboro

SATUAN Reserse Kriminal Polresta Yogyakarta mengamankan seorang mahasiswa berinisial DK, 19 tahun, yang tinggal di gamping, Sleman. DK ditangkap setelah berupaya memeras korban berinisial FMN dengan meminta uang tebusan sebesar…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Imbangi dengan Myanmar, Indonesia tak Terkalahkan di Babak Kualifikasi

  • November 20, 2026
Imbangi dengan Myanmar, Indonesia tak Terkalahkan di Babak Kualifikasi

Persita Redam Dewa United, Garudayaksa Catat Hattrick

  • November 20, 2026
Persita Redam Dewa United, Garudayaksa Catat Hattrick

Final Dini di Perempat Final UEFA Nations League

  • November 20, 2026
Final Dini di Perempat Final UEFA Nations League

Habitat Kedua Badak Jawa tak Cukup Dinilai dari Ketersediaan Pakan

  • November 20, 2026
Habitat Kedua Badak Jawa tak Cukup Dinilai dari Ketersediaan Pakan

Bangun Kekompakan, Punggawa Deltras FC Nobar Film Piye To Kih

  • November 20, 2026
Bangun Kekompakan, Punggawa Deltras FC Nobar Film Piye To Kih

Polresta Sidoarjo Gagalkan Peredaran 3 Kilogram Ganja

  • November 20, 2026
Polresta Sidoarjo Gagalkan Peredaran 3 Kilogram Ganja