DPR Sahkan UU Baru, Bentuk Kementerian Haji dan Umrah

KEMENTERIAN Haji dan Umrah akan dibentuk dalam waktu dekat setelah DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna ke-4 masa persidangan 2025–2026, Selasa (26/8), yang dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, serta pimpinan DPR RI.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan, salah satu poin utama revisi UU ini adalah pembentukan kementerian baru dengan sistem one stop service. Kementerian ini akan mengoordinasikan seluruh urusan haji dan umrah secara terpusat.

“Perubahan UU ini menjawab kebutuhan mendesak, termasuk peningkatan pelayanan jamaah dalam akomodasi, transportasi, konsumsi, dan kesehatan, baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi,” ujar Marwan di Kompleks Parlemen, Senayan.

BACA JUGA  Kemenhaj Dorong Ekspor Beras Haji Nusantara ke Arab Saudi

Kementerian Haji dan Umrah untuk tingkatkan layanan haji

Ia menambahkan, perubahan regulasi juga menyesuaikan perkembangan teknologi, kebijakan terbaru Pemerintah Arab Saudi, serta rencana pembentukan kelembagaan khusus yang fokus mengelola haji dan umrah.

Sementara itu, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas membacakan pendapat akhir Presiden yang menegaskan komitmen pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan ibadah.

“Poin krusial dalam UU ini meliputi pemanfaatan sisa kuota, pengawasan visa non-kuota, mekanisme pembahasan biaya, serta pemanfaatan sistem informasi terpadu untuk memperkuat transparansi,” jelasnya.

Supratman menekankan, undang-undang ini merupakan wujud tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak beragama. “Negara hadir untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi warga yang menunaikan ibadah haji dan umrah agar terlaksana aman, nyaman, tertib, dan sesuai syariat,” tandasnya. (*/S-01)

BACA JUGA  Kendala Pesawat, Jemaah Umrah Tertahan di Jeddah

Siswantini Suryandari

Related Posts

PMI Diharapkan Jadi Gerakan Edukasi untuk Publik

GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap Palang Merah Indonesia (PMI) menjadi gerakan edukasi bagi kepentingan publik, termasuk bagi remaja. Dengan demikian, remaja bisa memahami makna pertolongan yang pertama saat kecelakaan…

UMP Jabar 2027 Rp3 Juta, Tunggakan Kenaikan UMSK Wajib Dibayar

GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)  2027 sebesar Rp3 juta. Angka tersebut meningkat 29,44 persen atau bertambah Rp682.399 dibandingkan UMP 2026. Penetapan UMP 2027 menggunakan formulasi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Persija dan Persebaya Tertahan, Bhayangkara Raih Kemenangan

  • November 22, 2026
Persija dan Persebaya Tertahan, Bhayangkara Raih Kemenangan

PMI Diharapkan Jadi Gerakan Edukasi untuk Publik

  • November 21, 2026
PMI Diharapkan Jadi Gerakan Edukasi untuk Publik

Pemprov Jabar Klaim Jumlah Anak tidak Sekolah Turun 32,37 Persen Sepanjang 2026

  • November 21, 2026
Pemprov Jabar Klaim Jumlah Anak tidak Sekolah Turun 32,37 Persen Sepanjang 2026

KSP Sebut IPM Garut di Bawah Rata-rata Provinsi Jawa Barat

  • November 21, 2026
KSP Sebut IPM Garut di Bawah Rata-rata Provinsi Jawa Barat

Diduga Pelaku TPPO Anak Lewat MiChat di Hotel, Seorang Pria Ditangkap Polisi

  • November 21, 2026
Diduga Pelaku TPPO Anak Lewat MiChat di Hotel, Seorang Pria Ditangkap Polisi

Diberi Nilai Tinggi Ombudsman, Wagub Jabar Siap Berbenah

  • November 21, 2026
Diberi Nilai Tinggi Ombudsman, Wagub Jabar Siap Berbenah