Pemprov Jateng Diminta Cerdas Menghadapi Tantangan

PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah terus mengakselerasi langkah menuju “Indonesia Emas 2045” dengan menekankan kebijakan pembangunan jangka panjang yang terintegrasi.

Melalui forum strategis bertajuk Arah Pembangunan Jawa Tengah 2025–2045, pemerintah menegaskan transformasi ekonomi, tata kelola, dan sosial sebagai tiga pilar utama pembangunan daerah.

Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah, Dr. Zulkifli, S.Pt., MM., CGAA, mengungkapkan urgensi menjaga ketahanan ekonomi dalam menghadapi kondisi global yang penuh gejolak.

“Kita hidup di masa ‘sableng’, situasi global yang tak menentu. Maka, pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup. Harus ada transformasi menyeluruh, dari tata kelola hingga ekosistem sosial dan lingkungan,” tegas Zulkifli, dalam Diskusi Interaktif bertajuk Ketahanan Ekonomi Jateng di Masa Sableng, di Aula Lantai 10 Gedung Merah Putih Semarang, Rabu (16/7).

Ketahanan pangan

Dalam diskusi yang dihelat Forum Wartawan Pemprov dan DPRD Jateng (FWPJT) Bersama Bank Jateng itu, Zulkifli menegaskan, Jawa Tengah akan menjadi pusat ketahanan pangan dan rantai industri nasional, memanfaatkan posisinya yang strategis antara Jakarta dan Surabaya.

BACA JUGA  Polri Berkomitmen Ciptakan Sistem Pembinaan Karier Berbasis Kompetensi

Tiga arah transformasi utama yang diusung adalah Jateng Sigap (tata kelola adaptif), Jateng Makmur (penguatan sektor ekonomi unggulan), dan Jateng Nyaman (transformasi sosial).

Target hingga 2029 antara lain mencakup pertumbuhan ekonomi 7–8%, penurunan kemiskinan menjadi 7,13%, serta peningkatan PDRB per kapita hingga Rp78,4 juta.

Ekonomi berkelanjutan

Sementara itu, Akhmad Syakir Kurnia, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, menyampaikan bahwa pembangunan Jawa Tengah harus dilandasi oleh ketahanan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

“Pertumbuhan ekonomi itu seperti berlari. Tapi seberapa kuat kita berlari, dan apakah kita punya ‘mesin’ yang cukup untuk melakukannya terus-menerus?” ujarnya.

Kurnia menekankan tiga kapasitas utama ketahanan ekonomi: menyerap guncangan (shock absorbing), beradaptasi, dan mentransformasi struktur ekonomi. Ia menyoroti isu struktural seperti serapan anggaran yang rendah – pada September 2024, serapan belanja modal Jateng hanya 37,17%.

BACA JUGA  Pemprov Jateng Siap Bersinergi dengan Media untuk Informasi Berkualitas

“Ini bukan soal anggaran lebih, tapi lemahnya eksekusi. Surplus APBD justru menunjukkan belum optimalnya pembangunan,” jelasnya.

Tidak bisa sendiri

Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jateng, Zulkifli Gayo, mengemukakan membangun Jateng tidak bisa sendiri, tetapi harus menggandeng seluruh stakeholder.

Misalnya yang telah dilakukan bersama dunia akademik, melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik, seperti penanganan stunting dan lainnya.

Selain itu, penguatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif juga harus terus dilakukan mengingat keduanya menjadi potensi terbesar bagi perekonomian Jawa Tengah.

Harus beradaptasi

Sementara anggota Komisi B DPRD Jateng, Ferry Wawan Cahyono, mengemukakan situasi ekonomi menghadapi banyak kendala bagi Pemda untuk mewujudkan program kerjanya.

Pemerintah harus mampu beradaptasi untuk merespons memburuknya perekonomian global yang berpengaruh terhadap melambatnya pelaksanaan program pembangunan.

“Dibutuhkan kemampuan adaptasi Pemda terhadap situasi global yang sedang krisis. Hal itu untuk mengurangi kerugian yang mungkin timbul,” tambah Ferry Wawan Cahyono.

BACA JUGA  Jateng Raih Nilai Tertinggi untuk Pencegahan Korupsi

Lebih lanjut dia membahas situasi global yang diwarnai perang di wilayah teluk dan Persia, tekanan ekonomi AS yang mendorong munculnya kebijakan pajak, telah mengganggu ekonomi global.

Tingkatkan SDM

Bagi Indonesia hal itu mengakibatkan putusnya rantai pasok produk ekspor, sehingga harus mencari pasar baru. “Untuk Jateng, kini juga menghadapi indikator baru terutama indeks kemiskinan dan ekonomi antara wilayah Jateng selatan dan utara,” tukasnya.

Ferry menjelaskan, ketimpangan yang perlu diatasi adalah menaikkan indeks sumber daya manusia di Jateng selatan agar mampu meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian.

Narasumber lainnya di antaranya Ketum BPD HIPMI Jateng, Teddy Agung Tirtayafi, Ketum TPPD Jateng, Zulkifli Gayo, Akademisi Undip Semarang Prof Akhmad Syakir Kurni dengan moderator Doni Asyar. (Htm/N-01)

Dimitry Ramadan

Related Posts

Pakar UGM Desak Pemda Buka Ruang Dialog Soal Nasib PPPK

IMBAS dari aturan yang  menyebutkan batas belanja gaji pegawai maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ribuan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) terancam diberhentikan. Saat mengomentari…

Polda DIY Raih Peringkat I Nasional dalam Rekayasa Lalu Lintas

KORLANTAS Polri menetapkan operasi bersandi Operasi Ketupat Progo 2026 Polda DIY sebagai yang terbaik. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat yang dirilis oleh Korlantas Polri, Polda DIY menduduki peringkat pertama dalam kategori…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Pakar UGM Desak Pemda Buka Ruang Dialog Soal Nasib PPPK

  • March 30, 2026
Pakar UGM Desak Pemda Buka Ruang Dialog Soal Nasib PPPK

Menkes Gandeng China Cegah Tuberkulosis

  • March 29, 2026
Menkes Gandeng China Cegah Tuberkulosis

Polda DIY Raih Peringkat I Nasional dalam Rekayasa Lalu Lintas

  • March 29, 2026
Polda DIY Raih Peringkat I Nasional dalam Rekayasa Lalu Lintas

Pertamina Jaga Pasokan BBM dan LPG Sampai Arus Balik

  • March 29, 2026
Pertamina Jaga Pasokan BBM dan LPG Sampai Arus Balik

Pemkot Bandung Ikut Pemerintah Pusat Soal Kebijakan WFH

  • March 29, 2026
Pemkot Bandung Ikut  Pemerintah Pusat Soal Kebijakan WFH

Kalog Berkomitmen Perkuat Distribusi Energi Nasional

  • March 29, 2026
Kalog Berkomitmen Perkuat Distribusi Energi Nasional