UNTUK memastikan para penerima bantuan sosial (bansos) atau penerima agar tepat sasaran, Pemerintah Kota Pematangsiantar menggelar Musyawarah Kelurahan (Muskel) untuk memvalidasi data kelayakan penerima bansos.
Muskel yang difasilitasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) itu diselenggarakan di seluruh kelurahan di Kota Pematangsiantar dengan melibatkan unsur perangkat kelurahan.
Plt Kepala Dinas Sosial P3A Kota Pematangsiantar Risbon Sinaga menyampaikan Bansos kerap menjadi bahan gunjingan di masyarakat. Hal ini lantaran ada warga yang tidak layak menerima bansos, namun yg terdaftar sebagai penerima.
“Sementara yang sangat layak dapat bansos, justru tidak menerima,” kata Risbon di kantor Kelurahan Naga Huta, Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, Selasa (27/5).
Perangkat kelurahan
Sesuai arahan Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi lanjut dia agar dilakukan validasi data penerima bansos melalui musyawarah yang melibatkan unsur perangkat kelurahan.
Pada kesempatan itu Risbon berpesan agar dalam musyawarah harus menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Artinya, jika memang warganya layak mendapat bantuan, maka namanya tidak dicoret. Namun jika kondisi ekonominya sudah baik, harus dicoret. Karena sasaran bansos adalah masyarakat kurang mampu.
“Jadi jangan ada lagi soal suka atau tidak suka. Di sini juga hadir perwakilan dari Kementerian Sosial yang senantiasa turun ke lapangan untuk memverifikasi data penerima bantuan,” jelasnya.
“Kita di sini mengurus air mata. Bukan mata air. Artinya kita ini adalah pejuang kemanusiaan yang memberi uluran tangan kepada yang kurang mampu. Jadi tolong, apa yang kita lakukan dalam muskel ini supaya benar-benar serius dan mengedepankan jiwa kemanusiaan,” tuturnya.
Kemensos
Bansos yang diterima masyarakat saat ini sambung dia antara lain PKH, BPNT, KIP, dan KIS yang penyalurannya langsung dari Kementerian Sosial ke rekening penerima atau masyarakat.
Ada juga bantuan pangan untuk masyarakat lanjut usia. Kemudian bansos dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Ditambah dari Pemko Psmatangsiantar, seperti bantuan alat kesehatan bagi penyandang disabilitas serta bantuan sembako.
“Jadi kalau anggaran bansos dari pusat itu tidak ada singgah di APBD atau dinas, melainkan langsung ditransfer ke rekening masyarakat. Jadi tolong diimbau kepada masyarakat supaya bantuan tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya. Jangan dipakai ke hal yang lain,” ujarnya.
Langsung diinput
Dia menambahkan, sebagai bentuk keseriusan Pemkot Pematangsiantar dalam validasi data, pada Juni nanti setelah muskel rampung digelar seluruh operator kelurahan dikumpulkan dan mereka membawa semua berita acara hasil muskel. Nama-nama yang diusulkan untuk dihapus langsung diinput ke aplikasi, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial.
Selain itu, Risbon juga mengajak para RT untuk memperhatikan warganya. Jika ada yang sakit dan harus mendapat perawatan medis, sementara KIS-nya nonaktif, maka segera dilapor ke Kantor Lurah.
“Urusan administrasi penanganan orang sakit di Kantor Lurah. Selanjutnya ke Dinas Sosial P3A. Jadi tolong Bapak Ibu/RT supaya memberitahu ke warga, jika KIS-nya non aktif segera dilapor ke kantor Lurah,” kata Risbon. (Ais/N-01)
