EKONOM Mari Elka Pangestu mengingatkan Indonesia saat ini tengah menghadapi kondisi deindustrialisasi.
Kondisi sektor industri atau manufaktur yang menurun drastis ini dapat dilihat dari banyaknya pabrik manufaktur yang tutup dan badai PHK yang terjadi di banyak tempat.
Padahal sektor industri, investasi dan ekspor berperan penting dalam menumbuhkan ekonomi nasional.
Apabila tidak bisa diatasi, kondisi industrialisasi berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti peningkatan jumlah pengangguran dan kemiskinan dan menimbulkan masalah sosial.
Mari Elka Pangestu menyampaikan itu dalam Kuliah Bestari Spesial Ramadhan Refleksi dan Solusi yang bertajuk Liberalisasi Perdagangan, Kran Impor dan Dampak Deindustrialisasi di Kampus UGM secara daring di Youtube UGM, Jumat (21/3).
Kuliah Bestari yang diselenggarakan Dewan guru Besar UGM ini menghadirkan beberapa orang pembicara. Di antaranya Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama, Mari Elka Pangestu.
Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) RI, Arief Anshory Yusuf, Ekonom sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik Junaidi Rachbini dan peneliti ISEAS Singapore,Yanuar Nugroho.
Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama itu mengatakan Indonesia tengah menghadapi dampak dinamika ekonomi global.
“Ada perubahan-perubahan yang terjadi secara global dan berdampak pada penyesuaian kebijakan di tingkat nasional,” kata Mari Elka Pangestu.
Mari menyebut beberapa kondisi perubahan global yang berdampak pada ekonomi tersebut yakni peperangan di Timur Tengah, Ukraina-Rusia, dan konflik di Laut Cina Selatan.
Hingga pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat juga disebut turut berperan dalam perang dagang dan meningkatnya beban tarif.
“Pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat terganggu dan inflasi akan lebih tinggi sebab kenaikan tarif sehingga tingkat suku bunga lebih tinggi,” jelasnya.
Kondisi ini menurutnya menjadikan instrumen kebijakan yang bisa dilakukan akan terbatas untuk menstimulasi pertumbuhan. Sedangkan dari APBN yang mengalami efisiensi dan realokasi akan menyebabkan ruang untuk pemberian stimulasi juga akan terbatas.
Namun begitu, penurunan ekonomi di Amerika Serikat dapat ditangkap menjadi peluang dari relokasi investasi. Bila ingin tercapai, perlu dilakukan upaya penguatan ekonomi hingga mencapai angka 6-7%.
Kita perlu pertumbuhan ekonomi 6% atau 7%. Negara juga perlu menghindari gejolak dan menjaga kepercayaan agar mencegah kerentanan arus keluar modal dan iklim usaha,” paparnya.
Anggota DEN Arief Anshory Yusuf menambahkan kondisi deindustrialisasi tengah menyongsong Indonesia.
“Deindustrialisasi ini hal yang wajar, tetapi dapat menjadi masalah saat terjadi secara prematur,” sebut Dosen di Universitas Padjajaran ini.
Permasalahan terjadi ketika tidak ada momentum untuk tumbuh lebih tinggi. Saat ini Indonesia dilihat dari sisi tingkat pendapatan masih dapat mengalami industrialisasi.
Namun dari tingkat pekerjaan Indonesia hampir melewati momentum tersebut. Hal ini dapat berdampak pada tidak adanya lapangan pekerjaan.
Misalnya pada program hilirisasi fokus di sektor padat sumber daya alam bisa menjadi jebakan penurunan penyerapan tenaga kerja.
Deindustrialisasi dan solusinya
Lalu apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi dilema liberasi perdagangan dan deindustrialisasi? Ekonom sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik Junaidi Rachbini, menyebut jawabannya adalah outward looking.
Ia mencontohkan dengan model pembangunan industri angsa terbang atau flying geese model of industrialization yang menunjukkan 40 tahun yang lalu Jepang memimpin gerakan industrialisasi.
Indonesia saat itu memiliki pendapatan di atas China. Namun, hal itu kini berubah dengan China yang bahkan memimpin industri global. Vietnam pun mengungguli Indonesia.
“Kuncinya ada pada industri. Sekalipun ekonomi tumbuh 8%, tetapi industri hanya berkembang 3-4% dan banyak perdagangan sektor informal maka kemungkinan akan susah,” paparnya.
Sedangkan Yanuar Nugroho, menyebut angka pengangguran Indonesia sebenarnya mengalami perbaikan, tetapi muncul tren negatif pada awal tahun 2025.
Kasus pengangguran struktural memunculkan implikasi sosial seperti kemiskinan, kesenjangan sosial yang semakin melebar dan penurunan kesejahteraan dan kualitas hidup. (AGT/S-01)
