Anggaran Hasil Efisiensi di Cianjur masih dalam Penghitungan

PEMBAHASAN efisiensi anggaran di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, masih terus berproses. Sampai saat ini nilai anggaran hasil efisiensi masih dalam tahap penghitungan.

Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cianjur, Ricky Ardhi Hikmat, mengatakan sampai saat ini efisiensi masih dalam proses. Ricky menyebut belum mengetahui persis besaran nilai anggaran yang diefisiensi.

“Saya belum tahu, karena masih dalam proses penghitungan,” kata Ricky, Jumat (20/3).

Setelah proses penghitungan efisiensi diketahui nilainya, lanjut Ricky, kemudian dilakukan pergeseran anggaran. Tahapan-tahapannya sudah diatur pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Makanya, saat ini pembahasan di lingkup TAPD masih berlangsung. Secara teknis, nanti skemanya setiap OPD melakukan tagging (penandaan) komponen apa saja yang diefisiensi, karena perangkat daerah lebih mengetahuinya. Setelah ditandai komponen yang diefisiensi, kemudian ditotalkan,” terangnya.

BACA JUGA  Pemprov Jateng Dukung Penuh Kebijakan Efisiensi Anggaran

Bersentuhan dengan masyarakat

Ricky menuturkan, berdasarkan Surat Edaran Mendagri, anggaran hasil efisiensi akan digunakan untuk program-program yang bersentuhan dengan masyarakat. Ada sekitar tujuh komponen yang menjadi program prioritas efisiensi anggaran, antara lain pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, sanitasi, dan lainnya.

“Jadi, anggaran hasil efisiensi itu akan disalurkan kepada beberapa OPD yang berdasarkan Surat Edaran Mendagri berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan lainnya. Nah, OPD-OPD yang berkaitan itu mengajukan program kegiatan yang baru. Jadi pada akhirnya, hasil efisiensi itu digunakan untuk kepentingan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tegasnya.

Ricky menyebutkan, teknis pelaksanaan efisiensi di daerah mengadopsi Keputusan Menteri Keuangan. Komponen yang diefisiensi antara lain alat tulis kantor, perjalanan dinas, kegiatan seremonial, bimbingan teknis, dan lainnya.

BACA JUGA  Pemerintahan Prabowo-Gibran Hadapi Perilaku Boros Birokrasi

“Pada belanja modal, yang diefisiensi itu pembelian kendaraan dinas. Terus juga pengadaan-pengadaan barang yang masih bisa ditunda,” pungkasnya. (Zea/N-01)

Dimitry Ramadan

Related Posts

Jateng Pastikan PKB 2026 Tak Naik, Kaji Diskon 5%

PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah menegaskan tidak ada kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 2026. Bahkan, Pemprov tengah mengkaji relaksasi atau diskon PKB sekitar lima persen yang direncanakan berlaku hingga akhir…

500 Pramuka Jabar Hijaukan Hulu Citarum di Situ Cisanti

SEBANYAK 500 anggota Pramuka Penggalang dan Penegak dari Kecamatan Kertasari dan Pacet mengikuti kegiatan Gerakan Aksi untuk Lingkungan (GAUL) yang digelar Gerakan Pramuka Jawa Barat di kawasan Situ Cisanti, Desa…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Jateng Pastikan PKB 2026 Tak Naik, Kaji Diskon 5%

  • February 14, 2026
Jateng Pastikan PKB 2026 Tak Naik, Kaji Diskon 5%

Rektor UII Wisuda 416 Lulusan, Tekankan Empati Sosial

  • February 14, 2026
Rektor UII Wisuda 416 Lulusan, Tekankan Empati Sosial

500 Pramuka Jabar Hijaukan Hulu Citarum di Situ Cisanti

  • February 14, 2026
500 Pramuka Jabar Hijaukan Hulu Citarum di Situ Cisanti

Libur Imlek, KAI Logistik Pastikan Kalog Express Tetap Beroperasi

  • February 14, 2026
Libur Imlek, KAI Logistik Pastikan Kalog Express Tetap Beroperasi

PPP Bantah Dugaan Penggelapan Dana Saksi Rp8 Miliar

  • February 14, 2026
PPP Bantah  Dugaan Penggelapan Dana Saksi Rp8 Miliar

Kemensos Gandeng YLKI Tindaklanjuti Aduan PBI-JK Nonaktif

  • February 14, 2026
Kemensos Gandeng YLKI Tindaklanjuti Aduan PBI-JK Nonaktif