KOMISI A DPRD Jateng meninjau deliniasi pilar batas wilayah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Magelang.
Adanya perbedaan garis batas wilayah antara peta Kemendagri dengan pilar batas eksisting menimbulkan berbagai macam konflik dan sengketa antar desa/masyarakat di wilayah perbatasan Sleman dan Magelang.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Jateng, Imam Teguh Purnomo saat meninjau pilar perbatasan, Kamis (8/3). Pada kunjungan tersebut dewan didampingi Biro Pemotdaker Setda Prov Jateng.
Mereka meninjau langsung pilar batas Provinsi Jateng dan DIY di segmen perbatasan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Magelang, tepatnya di Jembatan Krasak Jlapan.
Analisis Toponimi Daerah Biro Pemotdaker Setda Provinsi Jateng, Kuncaraningrum menjelaskan beberapa sengketa atau konflik yang terjadi di antaranya adalah konflik lahan.
Dengan adanya perbedaan garis batas abrasi Kali (Sungai) Krasak juga membuat sengketa baru antarwilayah.
“Karena abrasi menyebabkan adanya pergeseran atau hilangnya tanah bengkok di Kabupaten Sleman, sedangkan disisi lain terdapat tanah timbul baru di Kabupaten Magelang yang kemudian di-SHM-kan oleh masyarakat Magelang,” jelasnya.
Selain itu, wilayah tersebut memiliki potensi pertambangan galian C. Sehingga penegasan batas wilayah ini menjadi penting untuk memperjelas perizinan pertambangan di daerah tersebut.
Sekalipun sudah pernah muncul usulan dan kesepakatan tiga desa untuk pelarangan tambang di lokasi tersebut.
Namun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih akan melakukan pengkajian terlebih dahulu.
Untuk melihat apakah ada izin tambang yang sudah diterbitkan, agar kebijakan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan izin yang ada.
Sengketa wilayah ini menjadi semakin memanas dengan adanya proyek pembangunan jalan Tol Bawen-Jogja yang akan melewati wilayah tersebut. Karena harga tanah di wilayah tersebut akan melonjak tinggi.
Biro pemotdaker sudah berkomunikasi dengan Pemda Sleman dan Magelang, dan mereka siap untuk melakukan mediasi untuk penyelesaian sengketa wilayah tersebut.
Hasil dari mediasi ini nantinya akan disampaikan ke Kemendagri, sehingga ditindaklanjuti dengan perbaikan batas wilayah di peta Kemendagri.(Htm/S-01)
