RECEP Tayyip Erdogan adalah Presiden Turki yang menjabat sejak tahun 2014. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Perdana Menteri dari 2003 hingga 2014 dan Wali Kota Istanbul dari 1994 hingga 1998. Erdogan adalah pendiri dan pemimpin Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), partai politik berhaluan konservatif yang telah mendominasi politik Turki sejak awal 2000-an.
Latar Belakang dan Awal Karier:
Erdogan lahir pada 26 Februari 1954 di Istanbul, namun ia menghabiskan masa kecilnya di Rize, sebuah kota di pesisir Laut Hitam. Ia kemudian kembali ke Istanbul untuk melanjutkan pendidikan. Erdoğan belajar di Marmara University, di mana ia fokus pada studi ekonomi dan administrasi bisnis.
Karier politiknya dimulai di lingkungan politik Islamis, khususnya di bawah Partai Kesejahteraan (Refah Partisi), yang akhirnya dibubarkan oleh pengadilan konstitusi Turki karena dianggap bertentangan dengan prinsip sekularisme negara. Sebagai Wali Kota Istanbul, Erdogan mendapatkan reputasi karena upayanya meningkatkan infrastruktur kota dan memecahkan masalah-masalah seperti polusi dan kekurangan air.
Karier Politik Nasional:
Setelah Partai Kesejahteraan dibubarkan, Erdoğan mendirikan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) pada tahun 2001. Meskipun memiliki akar Islamis, AKP memposisikan diri sebagai partai moderat dengan fokus pada reformasi ekonomi dan demokrasi.
AKP memenangkan pemilu nasional tahun 2002, tetapi Erdogan awalnya tidak bisa menjadi Perdana Menteri karena larangan politik akibat hukuman penjara sebelumnya terkait pidato yang dianggap menghasut kebencian agama. Setelah perubahan hukum, ia terpilih sebagai anggota parlemen dan diangkat menjadi Perdana Menteri pada tahun 2003.
Kebijakan dan Pemerintahan:
Sebagai Perdana Menteri, Erdoğan fokus pada reformasi ekonomi, yang membawa pertumbuhan ekonomi signifikan di Turki pada awal masa pemerintahannya. Ia juga mendorong upaya untuk memperkuat hubungan dengan Uni Eropa, meskipun negosiasi keanggotaan Turki di UE akhirnya mandek.
Namun, pemerintahan Erdoğan juga dikritik karena semakin otoriter, terutama setelah serangkaian protes besar seperti protes Gezi Park pada 2013. Pemerintahannya dituduh menindak kebebasan pers, membungkam oposisi politik, dan memperketat kontrol terhadap lembaga-lembaga negara.
Menjadi Presiden dan Konsolidasi Kekuasaan:
Pada tahun 2014, Erdogan terpilih sebagai Presiden Turki. Awalnya, jabatan presiden bersifat lebih seremonial, tetapi melalui referendum konstitusi pada 2017, Erdogan berhasil mengubah sistem pemerintahan Turki dari parlementer menjadi presidensial, memperluas kekuasaannya secara signifikan. Referendum ini kontroversial dan dikritik oleh banyak pihak sebagai langkah menuju otoritarianisme.
Setelah percobaan kudeta militer yang gagal pada Juli 2016, Erdogan meluncurkan tindakan keras besar-besaran terhadap siapa pun yang dianggap terlibat atau mendukung kudeta tersebut. Ribuan orang dari berbagai sektor, termasuk militer, pendidikan, peradilan, dan media, ditangkap atau dipecat.
Kebijakan Internasional:
Di bawah kepemimpinannya, Turki memainkan peran yang semakin aktif di kancah internasional, terutama di Timur Tengah. Erdogan mengambil sikap tegas dalam konflik Suriah, hubungan dengan Rusia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Ia juga memperkuat posisi Turki di dunia Muslim, sering berbicara tentang isu-isu yang menyentuh umat Islam secara global.
Kontroversi dan Kritikan:
Erdogan sering dikritik karena pendekatannya yang keras terhadap oposisi politik, kebebasan pers, dan kebebasan berekspresi. Banyak media independen dibungkam atau dikendalikan oleh pemerintah, dan jurnalis yang mengkritik pemerintah sering kali menghadapi hukuman penjara.
Namun, pendukungnya memuji Erdogan karena membawa stabilitas ekonomi pada awal pemerintahannya dan memperkuat posisi Turki di dunia internasional. (dari berbagai sumber/S-01)
