SEBAGAI respon dari pertemuan Word Water Forum (WWF) ke-10 di Bali, para aktivis lingkungan yang tergabung dalam Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat melakukan pemasangan spanduk bertuliskan ‘Zero Tolerance Policy’ di Sungai Citarum Minggu (19/5).
“Walhi melakukan pemasangan spanduk tersebut sebagai respon dari pertemuan WWF. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Indonesia menjadikan Citarum sebagai showcase bentuk keberhasilan dan air untuk kemakmuran,” kata Direktur Eksekutif Walhi Jabar Wahyudin..
Namun lanjut Wahyudin, Walhi tidak setuju dengan showcase Citarum yang dibanggakan oleh pemerintah. Itulah kenapa pihaknya melakukan kampanye di sektor 7 Citarum. Kampanye dengan membentangkan spanduk bertuliskan ‘Zero Tokeerance Policy’’ tersebut, menjadi sebuah protes agar pemerintah tidak lagi memberikan toleransi kepada industri yang melakukan pencemaran lingkungan.
“Walaupun pemerintah saat ini mengklaim Citarum cemar ringan, pada kenyataan di lapangan masih tercemar berat. Masih banyak industri yang membuang limbah B3, baik ke anak sungai maupun ke Citarum secara langsung dan tidak ditindak secara tegas,” ungkapnya.
Di samping itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang melakukan uji laboratorium cenderung tidak terbuka.
“Dalam pengambilan sample uji laboratorium, KLHK tidak transparan. Tidak disebutkan lokasi pengambilan samplenya di mana, juga waktunya kapan,” jelasnya.
Menurut Wahyudin, lokasi dan waktu pengambilan sample air untuk diuji laboratorium akan berpengaruh terhadap hasil. Seperti jika uji laboratorium dilakukan saat musim hujan, hasilnya akan berbeda dengan musim kemarau. Pun dengan lokasi, apabila lokasinya di wilayah hulu maka hasilnya akan lebih baik dibanding dengan wilayah hilir.
“Kondisi Citarum secara keseluruhan pun belum begitu menggembirakan. Contohnya seperti penanganan lahan kritis di wilayah hulu masih belum maksimal. Lahan kritis di wilayah hulu bukannya berkurang, justru makin bertambah. Makanya masih terjadi banjir bandang, terakhir memakan korban jiwa di Kertasari,” bebernya.
Demikian juga kata Wahyudin, dengan sampah yang masih terlihat mengambang di Sungai citarum. Kondisi ini membuktikan jika Sungai Citarum belum mengalami peningkatan kualitas, seperti yang diklaim pemerintah yakni tercemar ringan. Walhi berharap, ke depan pemerintah bisa lebih tegas lagi dalam menindak, lebih transparan lagi dalam segala hal baik itu perencanaan termasuk pengawasan dan evaluasi berkaitan dengan penanganan Sungai Citarum.
Seperti diberitakan, dalam WWF ke-10 di Denpasar Bali, Pemerintah Indonesia memperkenalkan program perbaikan kualitas air Sungai Citarum,
sebagai percontohan pengelolaan sumber daya air. Program Citarum Harum yang dilaksanakan sejak 2018 merupakan upaya khusus, untuk meningkatkan kualitas air Sungai Citarum. Penataan DAS Citarum dilakukan secara terpadu mulai dari perbaikan/normalisasi badan sungai, peningkatan kapasitas sungai dengan pembangunan terowongan, permukiman baru bagi warga yang direlokasi, fasilitas pengolahan air limbah dan sampah permukaan serta penegakan hukum.
Dalam mendukung Program Citarum Harum, Kementerian PUPR telah melakukan pengelolaan sumber daya air, pengelolaan limbah cair dan padat di sepanjang sungai dan permukiman, termasuk pengendalian banjir di wilayah hilir. Sejumlah infrastruktur telah dibangun diantaranya normalisasi
kali mati (oxbow) yang telah dilaksanakan sejak 2019 di 5 lokasi yakni Kali Mati Dara Ulin, Mahmud, Bojong Soang, Sapan, dan Cisangkuy. (RI/N-01)
