Pemkab Cianjur Siapkan Lahan Relokasi Dua Hektar

PEMERINTAH  Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menyiapkan lahan relokasi seluas 2 hektare untuk warga terdampak pergerakan tanah.

Tanah tersebut digunakan untuk relokasi 204 kepala keluarga warga Desa Waringinsari, Kecamatan Takokak terdampak pergerakan tanah yang tidak jauh dari kampung asal.

Bupati Cianjur Herman Suherman sudah meminta pihak desa dan kecamatan menyiapkan lahan untuk relokasi sebagai upaya penanganan cepat.

“Pemerintah akan membantu ketika ada kesulitan terkait lahan untuk relokasi seperti di Desa Waringsari, Kecamatan Takokak,” kata Herman Suherman, Sabtu (14/12).

“Pemerintah sudah menerima usulan lahan yang dapat dibeli untuk dijadikan perkampungan baru,” lanjutnya.

Penyediaan lahan untuk relokasi di sejumlah kecamatan di Cianjur mulai dilakukan sejak diterapkan tanggap darurat bencana pergerakan tanah.

BACA JUGA  Jumlah Korban Hilang dalam Banjir di Sumut Jadi 205 Orang

Saat ini pihaknya sudah meminta dinas terkait menuntaskan seluruh proses agar warga yang terdampak harus direlokasi.

Masyarakat terdampak bisa memiliki kepastian untuk pindah dan tidak jauh dari kampung asal.

Serta memastikan lahan yang diajukan laik huni dan tidak terdampak atau terancam tanah bergerak.

“Kami masih menunggu data pasti berapa rumah yang harus direlokasi di empat titik kecamatan terdampak,” terang Herman Suherman.

Sedangkan untuk rumah rusak tidak direlokasi namun mendapat bantuan stimulan dari pemerintah pusat.

Saat ini sedang dilakukan kelengkapan data untuk rumah rusak.

Ada tiga titik relokasi di tiga kecamatan yaitu Kadupandak, Tanggeung dan Agrabinta.

Desa dan Kecamatan setempat sudah memiliki lahan desa untuk digunakan sebagai tempat tinggal warga.

BACA JUGA  Dukung Pemerintah, Telkomsel Perkuat Kesiapsiagaan Bencana

Lahan-lahan relokasi ini harus aman sesuai dengan hasil penelitian dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). (*/S-01)

Siswantini Suryandari

Related Posts

Soal Subsidi Klub dan Insentif Asosiasi Futsal Provinsi, PSSI bakal Audit Aliran Dana Non-APBN FFI

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Federasi Futsal Indonesia (FFI), termasuk rencana audit dana non-APBN. Hal itu untuk menelusuri persoalan tunggakan subsidi…

Pemkab Sleman Hapus Denda Bunga PBB P-2

PEMERINTAH Kabupaten Sleman menghapuskan sanksi administratif berupa bunga atas PBB P-2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) terutang. Kebijakan itu merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman dalam…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Soal Subsidi Klub dan Insentif Asosiasi Futsal Provinsi, PSSI bakal Audit Aliran Dana Non-APBN FFI

  • November 14, 2026
Soal Subsidi Klub dan Insentif Asosiasi Futsal Provinsi, PSSI bakal Audit Aliran Dana Non-APBN FFI

Pemkab Sleman Hapus Denda Bunga PBB P-2

  • November 14, 2026
Pemkab Sleman Hapus Denda Bunga PBB P-2

Uang Tunai Rp160 Juta Raib Digondol Pencuri Bermodus Gembos Ban di Sidoarjo

  • November 14, 2026
Uang Tunai Rp160 Juta Raib Digondol Pencuri Bermodus Gembos Ban di Sidoarjo

Partai Koalisi Punya waktu Sepekan untuk Ajukan Nama Cawapres

  • November 13, 2026
Partai Koalisi Punya waktu Sepekan untuk Ajukan Nama Cawapres

Kalog Catat Pengiriman Sepeda Motor Naik 17% hingga Oktober

  • November 13, 2026
Kalog Catat Pengiriman Sepeda Motor Naik 17% hingga Oktober

Pemkab Sergai Berkomitmen Gunakan Data dalam Membangun

  • November 13, 2026
Pemkab Sergai Berkomitmen Gunakan Data dalam Membangun