Australia Larang Anak di Bawah 16 Tahun Punya Akun Medsos

PARLEMEN Australia mengesahkan Undang-undang larangan anak-anak di bawah usia 16 tahiun memiliki akun di platform media sosial.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan kebijakan pelarangan anak di bawah usia 16 tahun bermain media sosial agar mental anak-anak sehat.

Menurutnya media sosial telah membawa kerusakan sosial. “Kami ingin anak-anak Australia menikmati masa kanak-kanaknya, dan kami ingin para orang tua tahu bahwa pemerintah bersama mereka. Ini adalah reformasi penting,” kata Albanese seperti dikutip dari ABC News, Kamis (28/11).

Larangan anak menggunakan platform media sosial berawal saat pemerintah melakukan jajak pendapat dan hasilnya 77 persen orang tua setuju larangan anak menggunakan medsos.

Undang-Undang pelarangan anak menggunakan medsos ini disahkan oleh DPR Australia, Rabu (27/11).

BACA JUGA  Para OPD Diminta Optimalkan Media Sosial

Bagi perusahaan yang melanggar aturan itu akan dikenai Denda 50 juta dolar Australia atau setara Rp516 miliar.

Bagaimana mengontrolnya? Sebab ada juga media sosial tanpa harus memiliki akun seperti Youtube.

Sedangkan platform medsos lainnya seperti Facebook, X, TikTok, Instagram dan lainnya menggunakan akun.

Pemerintah meminta orang tua juga membuat aturan di rumah apa saja yang boleh ditontonn dan tidak di Youtube.

Diakui bahwa usia 13-16 tahun adalah usia anak-anak senang menggunakan media sosial.

Pemerintah Australia meminta perusahaan media sosial untuk ikut mengendalikan anak-anak agar tidak memanfaatkan banyak celah agar bisa masuk ke platform medsos.

Pemerintah Australia melarang perusahaan meminta anak-anak menunjukkan kartu tanda pengenal atau kartu identitas. Cukup perusahaan memiliki cara sendiri agar platform medsos tidak dipakai oleh anak-anak. (*/S-01)

BACA JUGA  Australia Kubur Impian Skuat Garuda Muda

Siswantini Suryandari

Related Posts

Ukraina Mengaku Tengah Berunding dengan Rusia Soal Pertukaran Tawanan

PERANG Rusia dengan Ukraina belum menunjukan tanda-tanda akan berhenti. Meski begitu, di tengah peperangan tersebut, kedua pihak sepakat untuk membahas pertukaran tawanan yang berjumlah sekitar 1.200-1.300 orang. Hal tersebut diungkapkan…

Soal Subsidi Klub dan Insentif Asosiasi Futsal Provinsi, PSSI bakal Audit Aliran Dana Non-APBN FFI

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Federasi Futsal Indonesia (FFI), termasuk rencana audit dana non-APBN. Hal itu untuk menelusuri persoalan tunggakan subsidi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Kemenhut: Kelayakan Alas Purwo Jadi Habitat Kedua Badak Jawa masih Perlu Dikaji

  • November 16, 2026
Kemenhut: Kelayakan Alas Purwo Jadi Habitat Kedua Badak Jawa masih Perlu Dikaji

Kapolda DIY Tekankan Kesiapan dan Keselamatan Berlalu Lintas

  • November 16, 2026
Kapolda DIY Tekankan Kesiapan dan Keselamatan Berlalu Lintas

Dukung Kemajuan Olahraga, Pemkab Sergai Gelar Turnamen Voli

  • November 16, 2026
Dukung Kemajuan Olahraga, Pemkab Sergai Gelar Turnamen Voli

Tak Melulu Ulah Peretas, Kebocoran Data Bisa akibat Kelalaian

  • November 16, 2026
Tak Melulu Ulah Peretas, Kebocoran Data Bisa akibat Kelalaian

Sohibul Iman Resmi Gantikan HNW Jadi Wakil Ketua MPR RI

  • November 16, 2026
Sohibul Iman Resmi Gantikan HNW Jadi Wakil Ketua MPR RI

Satpol PP Sidoarjo Tertibkan Bangunan Liar di Frontage Road Segmen Gedangan

  • November 16, 2026
Satpol PP Sidoarjo Tertibkan Bangunan Liar di Frontage Road Segmen Gedangan