Pemprov Jateng dan Jabar Berkolaborasi Kembangan Perbatasan

PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat menjalin kerja sama dalam mengembangkan wilayah perbatasan.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno dengan  Sekda Jawa Barat, Herman Suryatman di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (7/10/2024).

Sumarno mengatakan, hal yang perlu dikerjasamakan di wilayah perbatasan kedua provinsi tersebut adalah masalah kerusakan lingkungan dan ketersediaan air baku.

Sebab, menjaga lingkungan dan ketersediaan air baku tersebut linier dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJMD) Jawa Tengah. Apalagi, Jateng juga ditetapkan pemerintah pusat sebagai penumpu pangan dan industri. Sehingga butuh keseimbangan agar dua hal itu dapat berjalan dengan baik.

BACA JUGA  Kapolda Jateng Ajak Media Bantu Beri Info Soal Mudik

“Kita ingin bareng-bareng menjaga ketersediaan air baku, tentu saja utamanya dengan menjaga lingkungan. Kita harus jaga bersama,” katanya.

Aktivitas menyatu

Dikatakannya, persoalan di wilayah perbatasan itu tidak bisa dipisahkan oleh wilayah administratif, karena aktivitas masyarakatnya menyatu. Oleh karenanya, perlu perhatian bersama.

Kerja sama tersebut, lanjut Sumarno, diharapkan dapat meningkatkan kerja sama yang sudah berjalan sebelumnya. Selama ini sejumlah kabupaten/kota baik di Jateng bagian barat maupun Jabar bagian timur sudah membangun kerja sama. Daerah tersebut meliputi Brebes, Cilacap, dan Tegal di Jawa Tengah, kemudian Cirebon, Majalengka, Kuningan, dan Pangandaran di Jawa Barat.

“Kabupaten/kota itu sudah menjalin kerja sama, termasuk dalam hal budaya dan ekonomi,” paparnya.

BACA JUGA  Perkuat Layanan di Priangan Timur, IOH Buka 3Store di Tasikmalaya

Kawasan potensial

Setali tiga uang, Sekda Jawa Barat, Herman Suryatman mengatakan, fokus kerja sama ini terkait wilayah perbatasan. Sebab, ada empat daerah di Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah.

Menurut dia, kerja sama antar-pemerintah provinsi adalah kunci dalam pengembangan wilayah. Kolaborasi ini bertujuan untuk memayungi dan mendorong agar kawasan perbatasan menjadi kawasan yang potensial baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya.

“Harapannya, daerah perbatasan ini pertumbuhan ekonominya bisa jauh lebih baik. Demikian juga tentang dinamika sosialnya bisa berlangsung kondusif,” katanya. (Htm/N-01)

BACA JUGA  One Way Nasional Diberlakukan Dari Tol Cikampek-Kalikangkung

Dimitry Ramadan

Related Posts

Lurah Condongcatur Resmi Jadi Tersangka Kasus Tanah Kas Desa

LURAH Condongcatur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta berinisial RCS, ditetapkan menjadi tersangka kasus penyalahgunaan tanah kas desa (TKD) Kalurahan Condongcatur di dua tempat kejadian perkara. Dalam kasus penyalahgunaan tanah kas…

Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak masih Marak di Jateng

DIREKTORAT Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Jawa Tengah mengungkap sejumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satunya dugaan kekerasan fisik dan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Menikmati Liburan Penuh Makna di Candi Prambanan dan Ratu Boko

  • June 30, 2026
Menikmati Liburan Penuh Makna di Candi Prambanan dan Ratu Boko

Lurah Condongcatur Resmi Jadi Tersangka Kasus Tanah Kas Desa

  • June 30, 2026
Lurah Condongcatur Resmi Jadi Tersangka Kasus Tanah Kas Desa

Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak masih Marak di Jateng

  • June 30, 2026
Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak masih Marak di Jateng

Polda Jateng Berhasil Ungkap 75 Kasus 3C Selama Juni 2026

  • June 30, 2026
Polda Jateng Berhasil Ungkap 75 Kasus 3C Selama Juni 2026

Dinyatakan Bersalah, Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun

  • June 30, 2026
Dinyatakan Bersalah, Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun

TP PKK Jabar Bertekad Entaskan Stunting dan Lindungi Perempuan-Anak

  • June 30, 2026
TP PKK Jabar Bertekad Entaskan Stunting dan Lindungi Perempuan-Anak